Tifatul: Kebebasan Pers Dijamin

BOGOR, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menegaskan bahwa kebebasan pers dijamin di Indonesia sesuai undang-undang yang berlaku. Pers, buah era reformasi, tidak lagi dapat dibungkam.

Hal ini disampaikan Tifatul menanggapi pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang mengancam akan memboikot media yang selalu menampilkan kejelekan pemerintah. Kendati demikian, Tifatul meminta penyajian berita yang lebih berimbang.

"Saya mengimbau ada perimbangan dalam berita-berita positif," kata Tifatul kepada para wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (22/2/2011). Namun, Tifatul juga menyadari bahwa pemerintah perlu dikritik demi perbaikan.

Terkait langkah Dipo yang telah meminta para sekretaris jenderal dan humas kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya agar tidak memasang iklan di media yang selalu menjelekkan pemerintah, Tifatul membantahnya. "Belum ada pertemuan," katanya.

Seperti diberitakan, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengancam media yang selalu mengkritik pemerintah tak akan mendapat iklan dari institusi pemerintah. Dipo akan meminta sekretaris jenderal dan humas-humas lembaga negara tak memasang iklan di media yang bersangkutan. Ia berpendapat, ancaman yang disampaikannya merupakan bentuk pendidikan terhadap media.

"Saya hendak mendidik media sebagai pemangku kekuasaan. (Saya) mengingatkan mereka, kan, hak saya sebagai rakyat. Jangan media menjadi institusi yang can do no wrong," tutur dia.

Belakangan, Dipo mulai terbuka. Ia menyebut TV One, Metro TV, dan harian Media Indonesia sebagai media yang kerap mengkritik pemerintah melalui pemberitaan yang disebutnya tidak terukur.

TV One adalah kepunyaan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, sementara harian Media Indonesia dan Metro TV adalah milik politisi Partai Golkar yang saat ini tengah gencar membangun organisasi Nasional Demokrat, Surya Paloh.