Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Kenyang dengan Pepesan Kosong

Kompas.com - 21/02/2011, 12:02 WIB

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh jajarannya membuat rencana induk atau master plan yang konkret dan memiliki sasaran yang jelas dilengkapi dengan analisis kuantitatif dan kualitatif, rencana kerja yang jelas, jumlah investasi dan lapangan kerja yang dapat diserap, serta lainnya. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya implementasi pada penyusunan rencana induk.

"Saya kenyang sekali mendengar banyaknya komitmen. Yang berkomitmen membangun transportasi di Jakarta, infrastruktur di DKI. Luar biasa banyaknya pada 10 tahun belakangan ini. Semuanya pepesan kosong. Tidak jalan. Barangkali di daerah seperti itu juga. Tidak jalan seperti di DKI. Kita tidak mau di master plan hanya komitmen," kata Presiden ketika membuka rapat kerja pemerintah dengan badan usaha milik negara (BUMN) terkait dengan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2025, Senin (21/2/2011) di Istana Bogor.

Turut hadir pada rapat tersebut semua kepala daerah di Indonesia, jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, jajaran Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional, para staf khusus Presiden, jajaran Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), unsur pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian, serta pejabat eselon satu terkait.

Pada kesempatan tersebut, Presiden berharap nilai investasi pada proyek infrastruktur dan noninfrastruktur selama 10 tahun mendatang dapat mencapai 200 miliar dollar AS atau mencapai Rp 2.000 triliun. Investasi ini diharapkan datang dari BUMN, pihak swasta dalam negeri dan luar negeri, mitra negara sahabat, dan lainnya.

Nilai sebesar tersebut diperlukan agar investasi benar-benar bermakna dan memiliki implikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan tenaga kerja. "Saya ingin BUMN menjadi pilar dan kontributor utama," katanya.

Dikatakan, BUMN harus pandai menjalankan bisnis yang memanfaatkan peluang serta tak mengandalkan BUMN. BUMN juga diminta tak serakah dalam menjalankan proyeknya. Jika tak mampu menjalankan keseluruhan proyek, BUMN dapat berbagi dengan pihak swasta.

Kemudian rencana induk percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia dipaparkan. Menteri BUMN Mustafa Abubakar akan memberikan paparannya di bidang ekonomi. Setelah itu jajaran Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Indonesia memberikan paparan mereka.

Selanjutnya, peserta rapat akan dibagi ke dalam tiga kelompok dan berdiskusi mengenai rencana induk percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia. Keesokan harinya, setiap kelompok akan melakukan presentasi yang disusul sesi tanya-jawab.

Seusai sesi tanya-jawab, Presiden akan diberi laporan mengenai hasil diskusi. Setelah mendengarkan hasil diskusi, Mustafa akan melaporkan komitmen BUMN dalam melakukan percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Nasional
    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    Nasional
    Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Nasional
    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Nasional
    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Nasional
    Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Nasional
    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Nasional
    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Nasional
    Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

    Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

    Nasional
    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Nasional
    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com