Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Punya Modal Pemimpin

Kompas.com - 14/02/2011, 18:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama mantan Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu, Sri Mulyani Indrawati kembali berdengung di kancah politik Indonesia. Hari ini, Senin (14/2/2011), para pendukung Sri Mulyani menggelar acara peluncuran Solidaritas Masyarakat Indonesia-Keadilan untuk mempersiapkan pemimpin nasional dengan kriteria tegas, jujur, dan mampu menyelenggarakan politik kemajemukan yang terinspirasi dari figur Sri Mulyani Indrawati. Acara ini diselenggarakan oleh redaksi web Srimulyani.net dan Komunitas Salihara.

"(Ada) kemungkinan Sri Mulyani Indrawati (SMI) mengambil tanggung jawab atas pergeseran jalannya transisi demokrasi menjadi konsolidasi kepemimpinan, serta sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Ditelaah dari perbandingan kekuatan potensial tokoh menjadi capres, di samping kekuatan peluang memenangkan Pilpres Pemilu 2014, kemampuan pemimpin juga penting, karena banyak yang gagal," terang Pengamat Politik UI, Arbi Sanit dalam sambutannya di peluncuran SMI Keadilan di Rumah Integritas, Jl. Latuharhary, Menteng.

Sri Mulyani dianggap sebagai sosok pemimpin yang berintegritas karena mempertahankan prinsip-prinsip etika publik dalam mengelola negara. "Sri Mulyani juga teguh pada pendirian hati nuraninya untuk tidak sedikitpun terlibat dalam konflik kepentingan. Ia menghadapi tekanan politik dan tak gentar dengan akibatnya. Kepemimpinan berintegritas ini semakin kita butuhkan saat ini," ungkap Ketua Panitia Peluncuran SMI Keadilan, Susy Rizky.

Selain nama Sri Mulyani, Arbi Sanit juga menambahkan sejumlah nama tokoh nasional berpotensial Capres 2014 dalam sambutannya. Beberapa di antaranya Abu Rizal Bakrie, Joko Sutanto, Hatta Rajasa, Puan Maharani, Pramono Anung, Jusuf Kalla, Ani Yudhoyono, Wiranto, dan Prabowo Subianto. Bahkan nama Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulya Lubis terdaftar dalam lampiran Capres Berpotensial 2014 milik Arbi Sanit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Nasional
    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Nasional
    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    Nasional
    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Nasional
    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Nasional
    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Nasional
    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Nasional
    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com