Panglima: Tak Ada "Mark-up" di TNI

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan, tidak ada praktik mark-up atau menaikkan anggaran alat utama sistem persenjataan dan nonalutsista di tubuh TNI. Mengenai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar tidak ada praktik mark-up anggaran, ia menilai, hal itu berupa peringatan saja.

"Selama di militer, saya belum menemukan mark-up. Mungkin beliau mensinyalir, tapi sekarang belum ketemulah. Jadi, semua itu tergantung mutunya, kualitasnya. Ya, mungkin barangnya sama, tapi beda merek. Kualitasnya kan pasti beda. Satunya sedan, satunya Mercedez, satunya Toyota. Itu tidak bisa dibilang mark-up," kata Panglima kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/1/2011).

Permintaan agar tidak ada lagi mark-up disampaikan Presiden ketika memberikan pengarahan pada acara rapat pimpinan TNI dan Polri di Gedung Balai Samudra Indonesia, Jakarta, Jumat (21/1/2011).

"Apabila ada kasus yang tidak bisa ditoleransi, saya minta BPK dan BPKP melakukan audit. Jadi, saya ingatkan sekali lagi hari ini," kata Presiden di hadapan jajaran petinggi TNI dan Polri.

Presiden juga mengingatkan TNI dan Polri agar dapat terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran TNI dan Polri yang ditingkatkan setiap tahun. Ia juga mengimbau TNI dan Polri agar menggunakan anggaran tersebut secara optimal dan tepat sasaran.

Tidak hanya itu, Kepala Negara meminta TNI dan Polri selalu konsisten dengan program yang telah direncanakan. Pergantian pimpinan tidak mesti diiringi dengan pergantian program.

"Dan, belilah hasil-hasil industri nasional kita. Saya akan lihat dari dekat implementasi (instruksi) ini," kata Presiden.

Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen melakukan modernisasi peralatan TNI dan Polri.