Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Singgung Golkar, Rapat Ribut

Kompas.com - 31/01/2011, 12:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Baru saja dimulai sekitar setengah jam, rapat kerja Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah ribut. Ribut-ribut dimulai ketika sejumlah anggota mempersoalkan kehadiran pimpinan KPK Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah yang memperoleh deponeering dari Jaksa Agung terkait dugaan penyuapan dan penyalahgunaan wewenang.

Anggota Komisi III DPR, Desmon J Mahesa dari Fraksi Gerindra, Nasir Djamil dari Fraksi PKS, dan Nudirman Munir dari Fraksi Golkar, mempersoalkan kehadiran Bibit-Chandra karena keduanya masih tersangkut kasus hukum. Desmon bahkan menyebut Ketua KPK Busyro Muqoddas tidak konsisten.

Penolakan-penolakan itu membuat anggota Komisi III, Ruhut Sitompul, geram. Ruhut pun menyindir fraksi-fraksi tersebut yang dahulu mendukung terpilihnya Busyro sebagai Ketua KPK tetapi sekarang tidak dengan menolak datangnya Bibit-Chandra.

"Saya akan cerita waktu itu, saya yakin itu, kita voting saja, biar semua tahu mana-mana saja yang tidak mendukung Busyro. Kemarin dukung-dukung Busyro, katanya bagus. Sekarang tidak. Biar kita tahu siapa penembak gelap yang ada di Golkar," ujarnya dalam rapat.

Mendengar pernyataan tersebut, anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, mendadak berang. Dengan intonasi tinggi, Bambang mempertanyakan maksud Ruhut. "Apa hubungannya sama Golkar?" tanyanya tegas.

Suasana pun menjadi panas karena semua anggota ingin bicara. Lampu mikrofon bergantian menyala karena anggota saling menyela. Pimpinan rapat Tjatur Sapto Edy pun segera mengambil ketegasan dengan meminta semua anggota tutup mulut dan menyerahkan kesempatan bicara pada Ketua Komisi III DPR Benny K Harman untuk menyampaikan pendapatnya.

Setelah itu, atas kesepakatan semua anggota, Tjatur menskors rapat selama 15 menit. Pimpinan komisi dan kelompok fraksi melakukan lobi seputar isu ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com