Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Minta Saran Intervensi Kasus Gayus

Kompas.com - 14/01/2011, 00:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa didesak-desak untuk mencampuri penanganan kasus hukum mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Gayus HP Tambunan, yang kini didakwa kasus mafia hukum. Sebab, Presiden Yudhoyono tidak ingin melanggar hukum dan konstitusi yang bukan domainnya serta tidak dibenarkan itu.

Untuk mengungkap tuntas mafia hukum yang melibatkan Gayus, Presiden Yudhoyono tidak hanya telah menginstruksikan Jaksa Agung Basrief Arief dan Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Timur Pradopo, tetapi juga telah menginstruksikan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar untuk ikut bersama-sama bekerja.

Bahkan, Presiden Yudhoyono juga telah meminta Kepala Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto untuk mendukung pemeriksaan dan penyidikan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum serta Kementerian Hukum dan HAM.

"Tolong ditunjukkan cara apa lagi yang mesti Presiden Yudhoyono lakukan untuk mengungkap tuntas kasus Gayus tersebut yang tidak bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Kalau ada usulan, tentu Presiden Yudhoyono akan mempertimbangkan usulan dan langkah-langkah tersebut bagi pengungkapan kasus Gayus tersebut," tandas Julian saat dihubungi Kompas dari Jakarta, di sela-sela mendampingi Presiden Yudhoyono melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Kamis (13/1/2011).

Menurut Julian, instruksi kepada aparat penegak hukum sudah tegas disampaikan. Dalam pertemuan terakhir kali, dua pekan lalu, Presiden Yudhoyono secara keras meminta agar penyelidikan dan penyidikan kasus Gayus diintensifkan dan Presiden meminta agar selain laporan secara berkala kepada Presiden, juga disampaikan kepada publik sehingga publik mengikuti perkembangan pemeriksaan kasus Gayus, tambah Julian.

Secara khusus, lanjut Julian, Presiden sudah menginstruksikan Menteri Hukum dan HAM untuk membongkar jaringan dan pihak-pihak yang berada di balik pembuatan paspor "aspal" Gayus serta yang berada di belakang kepergian Gayus ke Bali, Makau, Kuala Lumpur, dan Singapura. Apakah oknum kepolisian, kejaksaan, imigrasi, dan pihak-pihak lainnya diharapkan bisa diungkap dan ditindak secara hukum, kata Julian.

Julian mengatakan, kasus Gayus mungkin saja memerlukan penanganan khusus dan membutuhkan waktu. Oleh sebab itu, semua pihak diharapkan bersabar menunggu hasil pemeriksaan dan penyelidikan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. "Jangan didesak-desak agar hasil pengungkapannya benar-benar optimal dan tuntas," jelas Julian lagi.

Langkah maju

Sementara itu, seusai rapat di Istana Wapres, Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menyatakan, merupakan berita baik dari Polri bahwa Polri mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan kerja sama.

Kajian bersama ini merupakan langkah sangat maju. Ini jaminan Polri mengambil langkah serius, sedangkan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sendiri ikut mendukung agar semuanya bisa berjalan efektif, tandas Kuntoro.

Menurut Kuntoro, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sudah cukup optimal menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya dalam kasus Gayus.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengingatkan komitmen kementeriannya untuk membantu aparat penegak hukum dalam membongkar jaringan yang berada di belakang kasus Gayus. "Jangan mencemooh kami. Kami sungguh komit untuk membantu memberikan informasi dan data-data bagi aparat penegak hukum. Bulan Juni tahun lalu, kami sudah mendistribusikan data-data dari Ditjen Pajak, sekarang kami juga membantu KPK, Polri, dan pihak lainnya untuk mengungkapkan tabir tersebut. Jadi, jangan khawatir dengan komitmen kami," demikian Agus. (HAR)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com