LoI Moratorium Hutan Jangan Ditanggapi - Kompas.com

LoI Moratorium Hutan Jangan Ditanggapi

Kompas.com - 12/01/2011, 20:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -  Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia tentang moratorium hutan tidak usah ditanggapi serius, selain LoI merupakan tingkat terendah dalam perjanjian internasional, hibah sebesar 1 miliar dolar AS yang dijanjikan pemerintah Norwegia terhadap Indonesia juga dipertanyakan.

"Tidak ada sanksi hukum internasional sedikitpun jika moratorium tidak dijalankan pemerintah Indonesia. Apalagi, hibah yang dijanjikan Norwegia itu juga hanya janji-janji manis yang palsu," kata anggota DPR Viva Yoga Maulana di Jakarta, Rabu.

Karena itu Viva menegaskan, pemerintah sebaiknya tidak terlalu serius mematuhi moratorium. Sebab, kata dia, tanpa LoI pun, Indonesia sudah menjalankan perannya dalam penyelamatan lingkungan.

Viva meminta pemerintah agar lebih mengakomodir kepentingan rakyat ketimbang mematuhi kepentingan asing. "Pemerintah harus lebih pro rakyat. Negara yang paling bertanggungjawab menjaga lingkungan adalah negara-negara maju, bukan Indonesia. Jadi, kalau ada yang pihak yang menekan pemerintah melaksanakan moratorium, itu pasti dipesan oleh kepentingan asing," ujar dia.

Terkait Rancangan Instruksi Presiden (Rinpres) tentang Penundaan Pelayanan dan Penerbitan Ijin Baru pada Hutan Primer dan Sekunder, serta Lahan Gambut pada Kawasan Hutan dan Area Penggunaan Lain (APL), Viva juga mengaku heran kenapa bukan Kementerian Kehutanan yang menyiapkannya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi meminta agar sosialisasi rancangan Inpres itu dijelaskan dengan baik agar tidak ada kesan pemerintah tidak berkoordinasi. "Sosialisasi Inpres harus dijelaskan," paparnya.

Sofyan juga meminta agar ketentuan tersebut jangan memberikan ketidakpastian hukum bagi pemegang izin terutama mengenai sampai kapan waktu penghentian izin.

Sofyan menjelaskan, minimnya koordinasi di kalangan pemerintah akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, hingga membuat pengusaha takut berinvestasi.

Pada bagian lain, kalangan pengusaha juga meminta pemerintah mengkaji ulang dampak implementasi moratorium. "Pengusaha berharap agar pemerintah tidak terlalu menuruti kemauan asing dan mengesampingkan masukan dari pemangku kepentingan nasional," ujar Joko Supriyono, Sekretaris Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

Kalangan pengusaha, sambung Joko, mengaku khawatir sebab persiapan yang tidak matang bisa merugikan pembangunan ekonomi nasional. "Moratorium kalau ragu-ragu jangan diteruskan. Kami minta dikaji ulang," katanya.

EditorR Adhi KSP

Terkini Lainnya

Polisi Berharap Pelarangan Motor di Sudirman Bikin Warga Naik Angkutan Umum

Polisi Berharap Pelarangan Motor di Sudirman Bikin Warga Naik Angkutan Umum

Megapolitan
KY: Kinerja Lembaga Peradilan Kembali Tercoreng

KY: Kinerja Lembaga Peradilan Kembali Tercoreng

Nasional
RUU Terorisme dan Perppu Ormas Dinilai Bentuk Negara Ambil Jalan Pintas

RUU Terorisme dan Perppu Ormas Dinilai Bentuk Negara Ambil Jalan Pintas

Nasional
Bersama Empat Organisasi Keagamaan, Juru Bicara FPI Gugat Perppu Ormas

Bersama Empat Organisasi Keagamaan, Juru Bicara FPI Gugat Perppu Ormas

Nasional
KTI Siapkan Aplikasi Transportasi yang Bisa Bayar Angkot Lewat Ponsel

KTI Siapkan Aplikasi Transportasi yang Bisa Bayar Angkot Lewat Ponsel

Megapolitan
Pelarangan Motor Diperluas, Transjakarta Siapkan 'Feeder' Lewati Jalan Ini

Pelarangan Motor Diperluas, Transjakarta Siapkan "Feeder" Lewati Jalan Ini

Megapolitan
Panik Usai Seruduk Motor, Sopir Fortuner Tabrak 2 Pemotor Lain hingga Tewas

Panik Usai Seruduk Motor, Sopir Fortuner Tabrak 2 Pemotor Lain hingga Tewas

Regional
Pengacara Destiara Bawa Bukti Baru soal Laporannya terhadap Wali Kota Kendari Terpilih

Pengacara Destiara Bawa Bukti Baru soal Laporannya terhadap Wali Kota Kendari Terpilih

Megapolitan
Jusuf Kalla: Tak Mungkin Ada Dua Cagub Golkar di Pilkada Jabar

Jusuf Kalla: Tak Mungkin Ada Dua Cagub Golkar di Pilkada Jabar

Nasional
Baru Bebas, Aman Abdurrahman Kembali Jadi Tersangka Terkait Bom Thamrin

Baru Bebas, Aman Abdurrahman Kembali Jadi Tersangka Terkait Bom Thamrin

Nasional
Tertibkan Bangunan, Satpol PP Temukan Kondom Berserakkan di Objek Wisata

Tertibkan Bangunan, Satpol PP Temukan Kondom Berserakkan di Objek Wisata

Regional
Dari Mana Sumber Dana First Travel Berangkatkan Umrah Seluruh Jemaah?

Dari Mana Sumber Dana First Travel Berangkatkan Umrah Seluruh Jemaah?

Megapolitan
Ganjar Pranowo: Selama Ini Saya Nyaman dengan Pak Heru...

Ganjar Pranowo: Selama Ini Saya Nyaman dengan Pak Heru...

Regional
Mereka yang Rela Tinggalkan Pekerjaan demi Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam

Mereka yang Rela Tinggalkan Pekerjaan demi Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam

Regional
Ratusan Penerbangan Dibatalkan Saat Topan Hato Dekati Hongkong

Ratusan Penerbangan Dibatalkan Saat Topan Hato Dekati Hongkong

Internasional