Dinasti Politik Kian Menguat

Jakarta, Kompas - Prospek dan dinamika politik tahun 2011 diperkirakan diwarnai oligarki dan dinasti politik yang semakin menguat dan semakin banyak. Pada tahun 2010 saja oligarki dan monarki politik di lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPD, sekitar 40 persen.

Hal itu disampaikan peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, dalam acara Proyeksi Politik dan Ekonomi 2011, Selasa (11/1) di Jakarta. Selain Kristiadi, hadir sebagai pembicara adalah peneliti politik CSIS Nico Harjanto dan peneliti ekonomi CSIS Deni Friawan.

”Dinasti politik akan semakin menguat. Anggota DPRD atau DPD akan diisi oleh orang-orang yang masih muda. Dan, kalau ditelusuri, mereka adalah anak atau kerabat dari pejabat seperti gubernur atau bupati/wali kota. Oligarki juga akan semakin kuat karena orang yang mempunyai akses kekuasaan itulah yang akan mempunyai kekuasaan,” kata Kristiadi.

Jaringan kekerabatan

Menurut Kristiadi, petahana (incumbent) mendominasi jaringan kekerabatan dalam pilkada 2010. ”Fenomena ini akan mengakibatkan demokrasi kehilangan rohnya karena kompetisi medan pertarungan yang tidak adil. Mereka yang mempunyai modal dari kekuasaan yang diperoleh dengan politik uang memiliki akses kepada kekuasaan dan memiliki peluang lebih besar untuk menang,” jelas dia.

Akibatnya, lanjut Kristiadi, kepentingan kekuasaan menjadi agenda penting dan utama serta intensitas politik transaksional akan semakin menguat sejalan dengan semakin dekatnya Pemilu 2014. Elite politik, kata Kristiadi, akan disibukkan dengan reposisi mencari aliansi politik baru dalam rangka menyusun kepentingan kekuasaan mereka.

”Pemerintahan akan semakin lunglai karena tersandera oleh kepentingan kekuasaan. Dikhawatirkan proses penyusunan regulasi politik pada tahun 2011 hanya akan menjadi medan pertarungan kepentingan parpol berebut kekuasaan. Dengan demikian, dalam jangka waktu yang tidak lama dapat dipastikan rakyat semakin tidak percaya demokrasi,” ungkap dia.

Sementara itu, Nico Harjanto mengatakan, setelah melontarkan isu calon presiden 2014 yang sempat membuat kebisingan politik, Partai Demokrat sebagai partai penguasa tampaknya ingin lebih aktif mengelola dinamika politik pada tahun 2011.

”Mereka tidak ingin menjadi paria politik seperti tahun lalu ketika dihajar oleh sekutu-sekutunya sendiri di koalisi dalam kasus Bank Century. Untuk itu, akan banyak berbagai isu lain yang keluar tahun ini. Mereka ingin menjadi pihak yang aktif melempar bola, tidak defensif atau reaktif lagi,” kata Nico.

Menurut dia, dalam revisi UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Partai Demokrat akan memanfaatkan posisinya sebagai veto player untuk mengarahkan pembahasan yang sesuai dengan kepentingan elektoralnya sebagai partai penguasa besar. ”Undang-Undang Pemilu sangat penting karena dari situlah semua kompetisi politik dan seleksi politisi didasarkan pada pasal-pasalnya,” ujarnya. (SIE)