Fungsionaris PDI-P Dilarang ke Kabinet

Jakarta, Kompas - Semua jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dilarang masuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Namun, PDI-P tetap akan membina hubungan baik dengan Partai Demokrat untuk mempersiapkan Pemilihan Umum 2014.

”Puan (Maharani, putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri) dan pengurus DPP tidak akan masuk kabinet kalau ada perombakan kabinet,” tegas Taufiq Kiemas, politisi senior PDI-P yang juga ayah Puan Maharani, Kamis (6/1) di Jakarta.

Akan tetapi, PDI-P tidak akan menghalangi jika ada simpatisannya yang ditarik menjadi anggota kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, langkah tersebut tidak melalui PDI-P.

Menurut Taufiq, keputusan tersebut diambil karena PDI-P menginginkan agar hubungan dengan Partai Demokrat tidak bersifat transaksional.

Maruarar Sirait, Ketua DPP PDI-P, menuturkan, larangan bagi pengurus DPP partainya untuk masuk menjadi anggota kabinet pemerintahan Presiden Yudhoyono merupakan konsekuensi keputusan Kongres III PDI-P di Bali, April 2010.

”Kongres telah memutuskan, PDI Perjuangan sebagai partai ideologi dan partai penyeimbang atau oposisi. Sebagai partai oposisi, jelas konsekuensinya adalah tidak masuk ke kabinet,” tegas Maruarar.

Menurut Maruarar, keputusan Kongres Bali tersebut hanya dapat diubah dalam kongres luar biasa atau jika Megawati Soekarnoputri menggunakan hak prerogatifnya sebagai ketua umum partai.

”Keputusan untuk menjadi oposisi diambil dengan pertimbangan. Karena aspirasi kader di tingkat bawah, merupakan harapan masyarakat tentang perlunya pihak yang mengawasi pemerintah, sebagai sumbangan bagi demokrasi, dan diputuskan di kongres partai. Dengan demikian, kecil kemungkinan Ibu Mega menggunakan hak prerogatifnya untuk merevisi hasil Kongres Bali. Apalagi beliau dikenal sebagai orang yang memegang teguh kata-katanya,” papar Maruarar.

Mengenai perombakan kabinet, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta yang dihubungi secara terpisah di Jakarta, Kamis, mengungkapkan, perombakan kabinet justru akan merugikan Presiden sebab saat ini masyarakat menilai kegagalan sebagai kesalahan pemerintah secara kolektif, bukan kesalahan tiap-tiap menteri.

Selain itu, hingga kemarin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memberikan sinyal-sinyal untuk melakukan perombakan kabinet. Anis menilai, isu perombakan kabinet yang akhir-akhir ini muncul merupakan bentuk provokasi dari pihak-pihak tertentu.

”Orang yang punya hak prerogatif saja belum bicara apa pun. Saya rasa isu reshuffle ini lebih banyak provokasi daripada kenyataan. Dan, ini justru akan memojokkan posisi Presiden di mata rakyat,” katanya.

(NWO/NTA)