Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik 2011 Kian Panas

Kompas.com - 02/01/2011, 02:54 WIB

Jakarta, Kompas - Situasi politik 2011 dapat semakin panas dibandingkan 2010 jika elite politik tidak punya niat bersama dan kuat untuk menyele- saikan sejumlah masalah penting yang mengganggu demokratisasi di Indonesia. Ironisnya, sampai saat ini niat itu belum terlihat di kalangan elite politik.

”Koalisi besar dalam Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama ini terjebak dengan politik kepentingan sesaat mereka, seperti berdebat habis-habisan tentang persyaratan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum atau besar ambang batas parlemen pada Pemilu 2014,” kata J Kristiadi dari Center for Strategic and International Studies, Sabtu (1/1) di Jakarta.

Setgab yang terdiri dari enam parpol, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa, menurut Kristiadi, belum berbuat banyak untuk menyehatkan demokrasi di Indonesia.

”Setgab belum membahas hal-hal yang penting dan dibutuhkan oleh demokrasi Indonesia, seperti bagaimana mencegah praktik politik uang, transparansi pengelolaan keuangan partai politik, atau membuat sistem kaderisasi kepemimpinan. Padahal, dengan menguasai 75 persen kursi di DPR dan dipimpin l angsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Setgab punya kemampuan membahas hal-hal penting itu,” tutur Kristiadi.

Jika kondisi itu dibiarkan, menurut Kristiadi, tahun 2011 dapat menjadi tahun kiamat politik. Dunia politik Indonesia akan semakin dipenuhi oleh transaksi uang dan kepentingan sesaat para elite. Sementara itu, gagasan dan kerja untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan semakin dikesampingkan.

Yunarto Wijaya dari Charta Politika menambahkan, politik kerja bagi rakyat tidak akan terwujud di Indonesia selama para elite politik masih saling menyandera, seperti yang terjadi pada 2010. ”Jika politik saling sandera tidak segera diakhiri, kebangkrutan politik, terutama dalam hal hilangnya kepercayaan publik, telah menunggu pada 2011,” tutur Yunarto.

Politik saling sandera, menurut dia, dapat diakhiri dengan menuntaskan tiga kasus hukum, yaitu pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century, mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan, serta pembagian cek perjalanan saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.

Pada saat yang sama, menurut Yunarto, pemerintahan juga harus lebih efektif bekerja dengan cara lebih banyak menempatkan orang-orang profesional di kabinet dan menetapkan agenda kerja yang jelas dan terukur.

Penegakan hukum

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berharap, politik 2011 dimaknai sebagai kerja terbaik untuk menunaikan mandat Pemilu 2009 dan tidak terburu-buru bicara Pemilu 2014. Dengan demikian, dunia politik akan semakin sehat, dewasa, produktif, dan fokus kepada kerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com