JAKARTA, KOMPAS.com — Keluarga mendiang mantan Presiden Abdurrahman Wahid kembali menolak rencana pemugaran makam Gus Dur di kawasan Pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Menurut putri Gus Dur, Yenny Wahid, perlakuan terhadap makam adalah hak keluarga. "Keluarga tidak mengizinkan makam diutak-atik. Makam dalam tradisi keluarga kami harus sederhana. Jadi makam hanya ditegel saja sekelilingnya. Makam tidak dipugar, makam urusan keluarga," ungkapnya di kantor The Wahid Institute, Selasa (21/12/2010).

Menurut Yenny, dana miliaran rupiah yang dikeluarkan pemerintah merupakan biaya untuk membangun infrastruktur, seperti jalan, lahan parkir, toilet, serta kios-kios pedagang kaki lima untuk para tamu yang berdatangan nantinya.

Yenny mengatakan, keluarga sudah mengetahui bahwa pemerintah berniat membangun kawasan makam Gus Dur sebagai kawasan wisata religi. Oleh karena itu, dana lebih dimaksudkan untuk mewujudkan proyek pemerintah ini. "Bagi kami tidak masalah selama dananya bisa dipertanggungjawabkan. Jelas keperluannya, masyarakat tahu dana itu transparan, akuntabel. Karena bagi kami, kalau dananya tidak transparan atau ada macam-macam, buat kami berat karena ini menyangkut nama baik Gus Dur," tambahnya.

Mengenai jumlah dana yang akan dikucurkan pemerintah, Yenny mengaku, keluarga tak tahu-menahu. Itu adalah urusan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, keluarga juga tak terlibat dalam pengurusannya.

Sebelumnya, lanjut Yenny, Menko Kesra Agung Laksono pernah menyampaikan maksud pemerintah ini kepadanya. Yenny pun mengaku telah memperingatkan Agung bahwa makam Gus Dur dan keluarga tak boleh diganggu. Setelah itu, dia menegaskan, pihak pemerintah belum menghubungi keluarganya kembali.

Share

Tweet