Kontras: Tiga Menteri Lemah soal HAM

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Kontras Usman Hamid mencatat tiga menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II komitmennya dinilai sangat lemah terkait hak asasi manusia, terutama kebebasan beragama. Ketiganya adalah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.

"Negara ini dibangun pertama kali untuk bernegara, berbangsa, dan berbahasa satu, bukan negara beragama satu, bukan negara Islam dan bukan negara agama, tapi negara yang mengakomodasi perbedaan," ungkapnya dalam peluncuran Jurnal Maarif Edisi Akhir Tahun 2010, Rabu (15/12/2010).

Usman menilai komitmen Gamawan lemah karena tak berkutik ketika banyak perda-perda syariat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia dan mengekang kehidupan masyarakat minoritas.

Sementara itu, Suryadharma dinilai tak mengerti bagaimana melindungi umat minoritas padahal dia adalah Menteri Agama untuk negara yang memiliki banyak aliran agama dan kepercayaan. "Menkominfo, seperti hanya mewakili kelompok agamanya sendiri, tapi tidak mewakili agama lain yang ada di republiknya sendiri," lanjutnya.

Dengan adanya pejabat-pejabat ini, Usman mengatakan, ini menunjukkan Pemerintah Indonesia saat ini tidak netral pada keberagaman. Oleh karena itu, sulit berharap pemerintah merumuskan peraturan-peraturan yang mengakomodasi keberagaman.

"Negara kita mengakui supremasi hukum dan mengagungkan demokrasi, tetapi justru pada praktiknya tidak demikian. Presidennya pidato di LSI, di Harvard, tapi tidak bertindak sama sekali kepada menterinya yang jelas-jelas melukai keberagaman," tandasnya.