Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terlambat, Penjelasan SBY Hari Ini

Kompas.com - 02/12/2010, 08:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan memberikan penjelasan menyeluruh mengenai Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum sidang kabinet di Kantor Presiden hari ini, Kamis (2/12/2010).

Namun, pengamat politik Burhanuddin Mutahdi dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengatakan langkah ini terlambat. "Karena sudah telanjur menimbulkan polemik untuk SBY sendiri. Disampaikan tanggal 26 November lalu dan baru diklarifikasi besok (hari ini). Menurut saya, nasi sudah menjadi bubur karena pernyataan SBY yang tidak jelas dan tidak tepat sasaran mengenai ide monarki yang sudah keburu menimbulkan gejolak masyarakat Yogyakarta," katanya kepada Kompas.com, Rabu malam.

Burhanuddin mengatakan, SBY kali ini melakukan kesalahan strategi komunikasi dalam menyampaikan persoalan RUUK DI Yogyakarta kepada publik. Karena tidak langsung menyasar kepada pokok persoalannya, SBY malah melukai hati rakyatnya dan menimbulkan dampak yang kontraproduktif terhadap dirinya sendiri.

Alih-alih mau meluruskan masalah, SBY malah meninggalkan ruang tafsir bahwa dirinya menggugat keistimewaan DI Yogyakarta, khususnya tata cara pengangkatan gubernurnya. Oleh karena itu, lanjutnya, kalaupun SBY akan memberikan penjelasan kembali, poin ini harus jernih disampaikan kepada publik.

"Besok harus memperjelas maksud SBY bahwa dia dan pemerintah tidak sedang berusaha melucuti keistimewaan Yogyakarta. Dia harus mengatakan dengan terang benderang bahwa pemerintah SBY tidak sedang mengurangi keistimewaan DI Yogyakarta dan tidak melupakan sejarah dan kontribusinya terhadap Republik Indonesia," tuturnya.

Sebelum menyampaikan penjelasan pula, Burhanuddin mengatakan, SBY lebih baik berbicara empat mata terlebih dulu dengan Sultan Hamengku Buwono X. Menurutnya, SBY perlu mendengarkan Sultan sebelum menjelaskan penggunaan istilah "monarki" serta sebelum pemerintah memutuskan pasal tata cara pemilihan dan pengangkatan Gubernur DI Yogyakarta.

Dengan berbicara bersama Sultan, SBY diharapkan dapat memberikan klarifikasi kepada publik mengenai hubungannya yang kurang harmonis dengan Sultan selama ini. Publik bisa melihat bahwa anggapan selama ini tidak tepat. Selain itu, lanjutnya, komunikasi elite tentu dapat meredam gejolak di akar rumput yang dalam beberapa hari sangat ngotot mendorong dilakukannya referendum.

"Kalau SBY bicara dengan Sultan, itu pasti akan menuntaskan segala polemik yang dimulai dari kontroversi selama ini. Ini bisa menolong masyarakat untuk cooling down," katanya. "Saya kira Sultan sebagai sosok yang demokratis akan terbuka bertemu dengan SBY mengenai ini," ujarnya kemudian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

    Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

    Nasional
    Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

    Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

    Nasional
    Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

    Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

    Nasional
    Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

    Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

    Nasional
    Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

    Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

    Nasional
    Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

    Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

    Nasional
    Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

    Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

    Nasional
    Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

    Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

    Nasional
    Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

    Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

    Nasional
    Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

    Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

    Nasional
    Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

    Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

    Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

    Nasional
    Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

    Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

    Nasional
    Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

    Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

    Nasional
    Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

    Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com