Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Bahas RUU Pilkada di Rapat Kabinet

Kompas.com - 26/11/2010, 11:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (26/
11/2010), membahas soal rancangan undang-undang pemilihan umum kepala daerah. Presiden membahas masukan dari masyarakat, termasuk di antaranya adalah tepat atau tidaknya pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung.

"Sementara itu, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan bupati dan wakil bupati juga wali kota dan wakil wali kota dinilai tepat," kata Presiden ketika membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (26/11/2010).

Dikatakan SBY, pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah, setelah dievaluasi, memiliki sejumlah ekses. Ekses tersebut perlu dikelola sehingga dapat mewujudkan sistem pemilihan yang kredibel, tepat, dan sesuai dengan nilai yang berlaku.

Selain itu, ada tiga RUU yang juga dibahas, seperti Revisi UU tentang Pemda, RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan RUU tentang Desa. Presiden mengatakan, ada tiga pilar yang harus diperhatikan pada RUU Keistimewaan DIY.

Pertama, sistem nasional, yaitu negara kesatuan RI yang diatur secara gamblang dalam UUD 1945, termasuk Pasal 18. Kedua, harus dipahami keistimewaan DIY itu sendiri berkaitan dengan sejarah dari aspek-aspek lain yang harus kita perlakukan secara khusus sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. Ketiga, negara kita adalah negara hukum dan negara demokrasi. Oleh karena itu, nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan.

"Oleh karena itu, tentu tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan, baik dengan konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi. Saya yakin kita bisa menemukan satu pranata yang dapat menghadirkan ketiganya," kata Presiden.

Sementara itu, RUU Pemda juga dipandang urgen dibahas. Menurut Presiden SBY, ini berkaitan dengan dinamika dan perkembangan, baik dalam pembangunan dari sisi-sisi pemerintahan di daerah maupun perkembangan demokrasi yang tengah berlangsung di Tanah Air. RUU pemda dibahas juga dengan mendengarkan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Tujuan revisi ini adalah makin efektifnya pelaksanaan tugas jajaran Pemda, makin berhasilnya lagi pelaksanaan otonomi daerah, termasuk desentralisasi fiskal. Dengan demikian, hasilnya adalah pembangunan di negeri kita lebih berhasil lagi," kata SBY.

Terakhir adalah RUU Desa. Dikatakan Presiden, kita harus kembali pada hakikat desa itu sendiri dan prinsip-prinsip pemerintahan yang efektif dan efisien. "Dengan demikian, tugas semua pemerintahan umum bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian juga tugas pembangunan," kata SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com