Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Siapa yang Pergi ke Rusia?

Kompas.com - 19/11/2010, 17:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi V DPR RI kucing-kucingan saat para jurnalis hendak mengonfirmasi soal sikap sejumlah anggota komisi yang terkesan menelantarkan rombongan tenaga kerja Indonesia (TKI) di bandara Dubai pascastudi banding ke Rusia. Tak satu pun anggota DPR memberi penegasan tentang siapa anggota komisi yang termasuk dalam rombongan ke Rusia.

Wakil Ketua Komisi V Muhidin Mohammad Said mengatakan, dia adalah pemimpin rombongan studi banding untuk topik yang sama, RUU Rumah Susun, yang pergi ke Italia. Ketika ditanya siapa saja anggota yang pergi ke Rusia, Said enggan terbuka.

"Bukan kewenangan saya untuk menjawab. Kamu cek sendiri saja ke sekretariat atau tanya langsung sama pimpinan," ungkap Said kepada Kompas.com, Jumat (19/11/2010). Namun, jawaban tak kunjung diperoleh karena daftar rombongan anggota dewan yang studi banding ke Rusia sebelumnya ternyata bercampur dengan rombongan yang pergi ke Italia.

Menurut informasi yang diterima Kompas.com, Ketua Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow sedang menunaikan ibadah haji bersama anggota dewan dari Fraksi PAN lainnya. "Tapi kalau Bu Yasti pergi bareng saya ke Italia," tambahnya lagi.

Penelusuran kembali dilakukan dengan menghubungi anggota Komisi V lainnya. Kali ini dari Fraksi PKS. Yudi Widiana mengatakan sudah mendengar berita miring mengenai rekan-rekan satu komisinya itu. Dia juga mengaku sudah berhubungan melalui Blackberry Messenger dengan rekannya yang pergi ke Rusia. Tanpa mau menyebutkan nama rekannya itu, Yudi mengatakan, rekannya mengaku bahwa rombongan mereka memang bertemu dengan rombongan TKI di bandara Dubai.

"Tapi keadaan yang diberitakan itu tidak benar. Bahkan, teman saya itu katanya sempat berbincang dengan TKI itu dengan menggunakan bahasa rakyat," katanya kepada wartawan. Ketika ditanya perihal pemimpin dan anggota rombongan ke Rusia, Yudi malah menganjurkan untuk langsung menghubungi pemimpin rombongannya.

Sementara itu, berdasarkan informasi lain yang diterima Kompas.com, pemimpin rombongan studi banding ke Rusia adalah politisi Demokrat, Mulyadi. Namun, ketika dihubungi ke nomor ponselnya, justru layanan kotak suara yang menjawab. Tak sekali pun nada sambung terdengar.

Sementara Mulyadi tak bisa dihubungi, politisi Demokrat, Adjie Massaid, yang juga anggota Komisi V DPR RI, menegaskan bahwa tak satu pun anggota fraksinya yang berada di Komisi V ikut serta dalam studi banding ke Rusia. "Memang ada anggota komisi yang ke Rusia, tapi anggota Demokrat enggak ada yang bisa ikut. Waktu itu kan lagi bencana, tuh. Jadi, yang mau pergi ke luar negeri dilarang, sedangkan yang di luar negeri disuruh pulang secepatnya," kata mantan aktor ini.

Entah siapa yang benar. Namun, menurut informasi yang diterima Kompas.com, justru Wakil Ketua Komisi V DPR RI Mulyadi yang menjadi pemimpin rombongan ke Rusia. Mulyadi berasal dari Fraksi Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com