Setelah Desentralisasi, Peran Penyuluh Merosot
Jakarta, Kompas -
Hal itu terungkap dalam disertasi Ukik Kusuma Kurniawan guna meraih gelar doktor bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia. Disertasi berjudul ”Determinan Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) pada Era Desentralisasi di Empat Provinsi di Indonesia Tahun 2009” itu dipertahankan dengan yudisium sangat memuaskan, Senin (15/11). Lokasi penelitian di DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau.
Ukik memaparkan, merosotnya peran PKB terkait dengan perubahan sistem pemerintahan. Pada tahun 2001, desentralisasi program KB belum diusulkan kepada bupati dan wali kota karena BKKBN (saat itu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) berupaya agar program KB tetap vertikal, sektor lain telah menyerahkan kewenangannya. Akibatnya, pemerintah daerah berasumsi program KB adalah tugas pilihan, bukan wajib.
Tahun 2007, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan program KB sebagai kewenangan wajib di tingkat kabupaten atau kota. Namun, telanjur ada kevakuman pada 2004-2007 saat bupati kurang memerhatikan program KB.
Hal itu berpengaruh pada peran PKB. Dari data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) tahun 2010, jumlah total PKB se-Indonesia 22.947 petugas, dari sebelum desentralisasi 36.000 petugas.
Tenaga PKB banyak yang direkrut menjadi tenaga struktural di dinas dan instansi atau tenaga teknis di kecamatan. Akibatnya, program pergerakan peran serta masyarakat, seperti posyandu, kelompok akseptor KB, dan berbagai kegiatan lain, perlahan mulai tidak berfungsi.
Hal ini berpengaruh pada kinerja KB. Hal ini ditandai, antara lain, dengan tingginya unmeet need (orang yang ingin ber-KB), tapi tidak mendapat pelayanan. Dari data Riset Kesehatan Dasar 2007, unmeet need masih 9 persen. Tahun 2014, unmeet need ditargetkan 5 persen. Jumlah penduduk juga meleset. Tahun 2010, dari data BPS, jumlah penduduk 237,6 juta, meleset dari proyeksi 234,2 juta.
Ukik menyarankan pemerintah kabupaten dan kota segera merekrut tenaga PKB baru melalui pengadaan khusus. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan dana operasional bagi PKB untuk biaya operasional PKB.
Daerah perlu memberikan perhatian kepada tenaga PKB dalam bentuk pelatihan, orientasi, kesejahteraan melalui insentif, dana perawatan, dan bahan bakar untuk sepeda motor dinas.
Terpopuler
Now Trending
