Nanti, PKS Usulkan Soeharto Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta menerima alasan pemerintah yang tidak menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Menurutnya, penolakan hanya bersifat sementara terkait waktu.

Anis menilai almarhum Soeharto layak dianugerahkan gelar pahlawan nasional sesuai aturan. Oleh karena itu, kemungkinan PKS akan mengusulkannya kembali. "Saya kira tentu (akan ingatkan lagi). Karena menurut PKS, itu sarana rekonsiliasi nasional supaya tidak lagi terjebak pada perdebatan kecil yang enggak produktif," ungkapnya di Gedung Nusantara III MPR/DPR/DPD RI, Jumat (12/11/2010).

Meski menyadari bahwa almarhum Soeharto memiliki catatan hitam selama masa kepemimpinannya, pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, pahlawan bukanlah manusia tanpa dosa dan pasti memiliki kesalahan. "Tapi kita memberi tradisi penghormatan kepada mereka yang telah berjasa supaya bangsa punya memori historis," tambahnya.

Menurutnya, alasan pemerintah yang tidak menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Soeharto sudah baik. Anis memaknainya bahwa pemerintah tidak menolak, tetapi menunda sampai tiba waktu yang cocok. "Layak, cuma ada kendala waktu. Alasan pemerintah masuk akal," tandasnya.

Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gelar pahlawan kepada (alm) Dr Johannes Leimena dan (alm) Johanes Abraham Dimara. Keduanya diberikan gelar pahlawan atas rekomendasi dari Sekretariat Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Upacara penganugerahan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/11/2010).

Sebelumnya, Kementerian Sosial mengajukan 10 nama tokoh yang telah diseleksi untuk memperoleh gelar pahlawan nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Kehormatan, dan Tanda Jasa. Sepuluh tokoh itu adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dari Jawa Barat, Habib Sayid Al Jufrie dari Sulawesi Tengah, mantan Presiden HM Soeharto dari Jawa Tengah, dan mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid dari Jawa Timur.

Kemudian Andi Depu dari Sulawesi Barat, Johanes Leimena dari Maluku, Abraham Dimara dari Papua, Andi Makkasau dari Sulawesi Selatan, Pakubuwono X dari Jawa Tengah, dan Sanusi dari Jawa Barat.