Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah 5 Keputusan Presiden soal Merapi

Kompas.com - 05/11/2010, 14:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan lima keputusan terkait penanganan letusan Gunung Merapi.

Berikut lima keputusan Presiden yang disampaikan di Kantor Presiden, Jumat (5/11/2010).

1. Kendali operasi tanggap darurat mulai hari ini satu komando berada di tangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  dibantu Gubenur DI Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah, Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jateng, dan Kapolda DIY.

2. Unsur pemerintah pusat diajukan, dipimpin Menko Kesra, untuk memastikan agar bantuan dari pemerintah pusat bisa lebih cepat, tepat, dan terkoordiansi lebih baik.

3. TNI saat ini telah melakukan persiapan. Akan dikerahkan satu brigade penanggulangan bencana, dipimpin brigadir jenderal. Brigade ini terdiri dari batalyon kesehatan, batalyon semi-tempur untuk konstruksi, batalyon infantri, batalyon marinir, serta batalyon perbekalan dan angkutan. Brigade TNI tersebut bertugas membangun fasilitas rumah sakit lapangan, di samping mengaktifkan fasilitas semua rumah sakit yang ada di daerah itu, serta membangun dapur-dapur umum. Brigade juga memobilisasi angkutan untuk mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Koordinasi berada di bawah Kepala BNPB.

4. Polri dikerahkan dan menugaskan satuan tugas penanggulang bencana untuk mengatur lalu litas dan pengamaan kepada masyarakat. Satgas ini juga di bawah Kepala BNPB.

5. Presiden menugaskan Menko Kesra dibantu Gubernur DIY dan Gubernur Jateng serta para bupati daerah bersangkutan untuk membeli ternak para penduduk dengan harga pantas karena selama ini penduduk dinilai merasa berat meninggalkan rumahnya karena terbebani ternak mereka. Kalaupun ada yang membeli, harganya murah sekali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com