Polri Perlu Fokus Bangun Kepercayaan

Jakarta, Kompas - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terpilih, Komisaris Jenderal Timur Pradopo, perlu tetap fokus membangun kepercayaan publik terhadap Polri. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah pengawasan yang ketat terhadap aparat kepolisian dan pemberian sanksi tegas bagi aparat yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana.

Hal itu diungkapkan Wakil Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Indria Fernida dan Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (26/10).

”Membangun kepercayaan (trust building) harus tetap dilakukan dengan melakukan pengawasan internal yang ketat dan meningkatkan akuntabilitas internal,” kata Indria kepada pers di Jakarta.

Salah satu bentuk pengawasan, lanjut Indria, adalah memberikan sanksi administrasi atau hukum bagi polisi yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana.

Menurut Indria, selama ini banyak keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan aparat kepolisian di tingkat kepolisian sektor (polsek), kepolisian resor, sampai Markas Besar Polri. ”Pembenahan dan sistem pengawasan perlu dilakukan sampai di tingkat polsek,” katanya.

Timur Pradopo, lanjut Indria, perlu memperkuat kerja sama dengan institusi lain, seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum untuk merealisasikan dan memaksimalkan agenda akuntabilitas dalam reformasi Polri.

Febri Diansyah mengungkapkan, membangun kepercayaan publik terhadap Polri perlu dilakukan dengan ”membersihkan” institusi. Oleh karena itu, Kepala Polri perlu menyelesaikan beberapa kasus yang belum selesai, misalnya kasus rekening mencurigakan yang diduga dimiliki perwira tinggi dan dugaan kasus praktik mafia hukum, seperti kasus Gayus HP Tambunan.

”Publik menunggu apakah ada tersangka-tersangka baru dalam kasus-kasus itu. Tidak bisa kasus itu dianggap selesai,” kata Febri. Melalui penyelesaian kasus itu, ada ukuran yang jelas untuk menilai kinerja Kepala Polri yang baru.

Selain itu, dalam 100 hari pertama, menurut Febri, Timur Pradopo juga perlu membentuk tim kaji ulang untuk mengocok ulang jabatan strategis di Polri. Timur Pradopo perlu menempatkan polisi berintegritas lebih baik untuk jabatan-jabatan strategis. (FER)