Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kok Bisa SBY Keduluan Hillary?

Kompas.com - 08/10/2010, 11:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Persoalan politik luar negeri dengan Belanda tampaknya lebih menguras perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajarannya. Pembatalan lawatan ke Belanda yang bersamaan dengan bencana banjir bandang di Papua mendapatkan respons yang lebih besar.

Hingga Jumat (8/7/2010) ini, belum ada pernyataan Presiden mengenai bencana yang sudah menelan hampir 100 korban tewas. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton sudah lebih dulu menyatakan keprihatinannya atas bencana tersebut.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Chairun Nisa, menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah. "Masak bisa keduluan Hillary? Pemerintah seharusnya lebih dulu memberikan pernyataan dan menyampaikan apa saja kebijakan yang diambil untuk penanggulangan dan penanganan bencana itu. Bagaimanapun, ini bencana besar," ujar Chairun Nisa, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/10/2010).

Lambatnya respons politik pemerintah dinilai sebagai kurangnya perhatian atas apa yang terjadi pada rakyat. "Kalau sampai keduluan orang lain, kok sepertinya tidak sensitif terhadap rakyat yang kena musibah," katanya.

Meskipun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah turun ke lokasi, menurut Chairun Nisa, tidak cukup tanpa adanya pernyataan resmi pemerintah atas bencana itu. Para menteri juga diminta turun langsung untuk memastikan penanganan berjalan semestinya.

"Saya pikir harus segera ditangani korbannya banyak sekali. Walaupun sebenarnya, semua bencana ini alam, yang mungkin saja karena kesalahan manusia. Tidak cukup hanya BNPB, harus integratif dari kementerian lain. Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, harus segera turun ke sana," kata anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Seperti diberitakan, banjir bandang melanda Wasior, Papua Barat. Aktivitas kota itu lumpuh. Hingga pagi ini, jumlah korban tewas sudah mencapai 97 orang. Diyakini korban tewas akan terus bertambah mengingat timbunan lumpur di kota itu mencapai dua hingga tiga meter.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton menyampaikan keprihatinan terhadap banjir di Papua Barat, Rabu (6/10/2010) di Washington. "Atas nama rakyat Amerika Serikat, kami menyampaikan simpati mendalam terhadap kerusakan dan jatuhnya korban jiwa akibat banjir dan longsor di Indonesia bagian timur, terutama di Provinsi Papua Barat," kata Hillary.

Dalam rapat kabinet, Kamis (7/10/20100), Presiden juga tidak menyinggung soal bencana alam ini. Saat itu kepala negara banyak mengulas soal anggaran belanja negara dan menyampaikan bantahan terkait anggaran negara untuk baju Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Nasional
    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com