Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tepat, Keputusan SBY Batalkan ke Belanda

Kompas.com - 06/10/2010, 11:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun berat, keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan secara mendadak kunjungan ke Belanda sudah tepat. Dalam tata krama diplomasi internasional, negara tujuan kunjungan seorang kepala negara wajib menjamin keamanan dan kenyamanan kunjungan.

"Presiden diundang secara resmi oleh Ratu Beatrix dan Perdana Menteri Belanda sebagai Kepala Negara RI yang di dalamnya melekat martabat dan harga diri 230 juta rakyat Indonesia. Karenanya, pembatalan itu harus dilihat sebagai ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam menjaga martabat rakyat Indonesia," kata sosiolog UI, Dr Kastorius Sinaga, kepada Kompas.com, Rabu (6/10/2010).

Menurut Kastorius, eksistensi RMS lebih merupakan "boneka politik" bentukan Belanda yang kemudian dimanfaatkan sebagai alat penekan kepentingan pasca-kolonialisme Belanda terhadap Indonesia.

"Sama sekali tidak etis bila Pemerintah Belanda membiarkan manuver peradilan RMS di Den Haag untuk menekan dan sekaligus mempermalukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam kunjungan kenegaraannya. Alasan kebebasan yurisdiksi lebih merupakan jawaban formalistik yang sebenarnya hendak menyembunyikan standar ganda sikap Pemerintah Belanda terhadap Indonesia. Kita tidak mau dan tidak rela Kepala Negara RI terjebak pada permainan double standard moral Pemerintah Belanda," kata Kastorius Sinaga.

Selain itu, kata Kastorius, Pemerintah RI tentu harus lebih serius mencegah pelanggaran HAM di Tanah Air, seperti di Maluku dan daerah lainnya. Sifat "intermestik" isu HAM harus dipandang secara serius sebagai tantangan riil dan secara komprehensif direspons oleh berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, dan juga pemerintah daerah. 

"Ke depan, Rakor Polhukam harus lebih jeli dan teliti mendeteksi dan memprediksi  perkembangan politik dalam kaitannya dengan kepentingan nasional RI di tingkat global, termasuk pengamanan kunjungan kepala negara," kata Kastorius Sinaga. (KSP)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

    Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

    Nasional
    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    Nasional
    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com