Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Joko dan Herry Terima Bung Hatta Award

Kompas.com - 04/10/2010, 17:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Walikota Surakarta, Joko Widodo dan pemerintah Kota Yogyakarta, Herry Zudianto terpilih sebagai penerima penghargaan "Bung Hatta Antikorupsi Award" (BHACA) 2010, Senin (4/10/2010). Kedua birokrat tersebut dinilai berjasa dalam reformasi birokrasi melalui kebijakan daerahnya.

"Faktor yang dilihat, integritasnya, bersih, tindakan-tindakan nyata membangun sistem transparan, memperkecil kmungkinan korupsi, dampak reformasi birokrasinya, upaya yang melibatkan masyarakat dan faktor keberlanjutan program," ujar Ketua Dewan Juri BHACA, Betti Alisjahbana dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Menurut Betti, Joko banyak melakukan berani melakukan perubahan melalui program-programnya. Seperti efisiensi anggaran, perbaikan administrasi pelayanan, pelayanan pendidikan bagi yang tidak mampu, dan yang paling menonjol pemberdayaan pedagang kaki lima dengan merelokasikannya tanpa kekerasan, serta memberi surat izin usaha hingga pedagang kaki lima tersebut dapat mencari pinjaman bank.

"Berhasil membangun 13 pasar tradisional, taman kota, trotoar, jalan kaki, juga sangat menonjol, merelokasi 989 pedagang kaki lima tanpa kekerasan, pendekatan dialog, memberi kios gratis, diberi SIUP jadi bisa dapat pinjaman bank," kata Betti.

Sedangkan Herry Zudianto dinilai mampu membenahi layanan publik di Yogyakarta dengan layanan satu pintunya, mengembangkan sektor investasi dengan elektronik goverment yakni, mekanisme komplain elektronik, pencegahan korupsi di sekolah dan menjamin pendidikan siswa tidak mampu. "Herry Zudianto juga punya gaya hidup sederhana dan kepemimpinan merakyat," tambahnya.

Ketua Pengurus Harian Perkumpulan Bung Hatta Antikorupsi Award, Natalie Soebagjo menyampaikan, kedua pemenang penghargaan tersebut dipilih dari 38 orang birokrat melalui seleksi administrasi serta verifikasi lapangan tim juri. Diharapkan, kata Natalie, penghargaan bagi pahlawan antikorupsi tersebut dapat membesarkan hati kedua pemenang hingga makin termotivasi.

"Kami ingin membesarkan hati mereka yang selama ini berbuat baik tapi tidak pernah dihargai. Karena jarang sekali pemberantasan korupsi dilakukan melalui pemberian penghargaan," tuturnya.

Adapun pemberian penghargaan Bung Hatta Antikorupsi Award ke-emapt tersebut akan dilakukan secara seremonial pada 28 Oktober. Sejak 2003 perkumpulan Bung Hatta Anikorupsi Award sudah memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh antikorupsi seperti Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Calon Ketua KPK, Busyro Muqoddas serta tokoh lain seperti Saldi Isra, Moh Yamin, Syamsul Qamar, Erry Riyana Hardhapamekas, Karaniya Dharmasaputra, dan Amien Sunaryadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com