Selasa, 2 September 2014

News / Regional

Birokrasi

Ombudsman: Pelayanan Publik di NTT Buruk

Kamis, 30 September 2010 | 23:24 WIB

KUPANG, KOMPAS.com - Ketua Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, Dr Jhon Tuba Helan, menilai buruk soal layanan publik aparatur kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Hal ini, kata dia, bisa dilihat dari masih tingginya jumlah komplain masyarakat terhadap sejumlah dinas, badan, unit, kantor di lingkup pemerintah provinsi, kabupaten/kota terkait layanan umum.

Menurut dia, Ombudsman RI Perwakilan NTT dan NTB, sejak 2005 menerima 739 keluhan masyarakat dari provinsi, kabupaten/kota, berkaitan dengan layanan umum bagi masyarakat.

Angka ini, menurut dia, belum ditambah dengan komplain masyarakat yang disampaikan kepada lembaga konsumen, seperti YLKI dan LSM-LSM yang peduli menangani keluhan masyarakat di berbagai bidang.

"Jumlahnya tentu akan menjadi ribuan," kata Tuba Helan di Kupang, saat diskusi panel tentang penerapan akuntabilitas pelayanan publik, kerja sama Panitia Akuntabilitas Pelayanan DPD RI, MPR RI dan KPK di kantor Wali Kota Kupang, Kamis (30/9/2010).

Menurut dia, dengan banyaknya jumlah laporan yang disampaikan masyarakat tersebut, dapat dibaca sebagai dampak dari buruknya pelayanan yang diterima masyarakat, pada saat melakukan urusan dengan pemerintah.

Buruknya pelayanan tersebut juga, kata dia, dapat dirasakan saat berurusan dengan dinas, badan, unit yang membawahi bidang tugas pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dia mencontohkan, mengurus KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, surat-surat tanah, dan lain sebagainya membutuhkan waktu lama, syarat-syarat dan prosedur yang tidak jelas, dan biaya tambahan yang tidak dapat ditunjukkan rujukan aturan pembayarannya.

Disebutkannya, semua persoalan itu akibat dari sejumlah hal, di antaranya, masih belum responsifnya aparatur layanan publik dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan yang masih birokratis, menurut dia, telah juga menjadi pemicu buruknya layanan, karena memakan waktu dan prosedur yang lama dan panjang.

Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana itu, birokrasi yang kompleks dimanfaatkan oknum aparat untuk meminta pungutan tambahan sehingga biaya pelayanan menjadi mahal.

Selain itu, kata Tuba Helan, kurang responnya aparatur layanan publik terhadap sejumlah keluhan, saran, aspirasi masyarakat, yang mengakibatkan pelayanan yang diberikan apa adanya, tanpa perbaikan dari waktu ke waktu.

Untuk mengatasi sejumlah persoalan tersebut, pemerintah perlu mentapkan standar pelayanan yang baku, melalui identifikasi jenis pelayanan, syarat pelayanan, prosedur pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, waktu dan biaya pelayanan. 

Dengan penerapan sistem layanan tersebut, setiap aparat negara yang memiliki tugas pelayanan kemasyarakatan, akan melakukan semuanya sesuai dengan ketentuan resmi yang telah ada.

"Saya kira dengan demikian, akan secara perlahan mengubah standar pelayanan publik di NTT, ke arah yang lebih baik dan berkualitas," kata Tuba Helan.


Editor : yuli
Sumber: