Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan Masalah Teroris Perlu Diubah

Kompas.com - 22/09/2010, 18:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera menyusun perubahan kebijakan dengan pendekatan yang jauh lebih cerdas dan tepat dalam menangani berbagai aksi terorisme, ketimbang tetap berpatokan pada cara yang ditempuh sekarang.

Jika tidak, diyakini tingkat eskalasi sekaligus kualitas aksi perlawanan balik (retaliasi) kelompok teroris bakal semakin meningkat. Malah bukan tidak mungkin akan melebar ke kalangan masyarakat sipil, dengan korban yang semakin spesifik.

Peringatan itu disampaikan staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) yang juga analis isu sektor keamanan, Andi Widjojanto, Rabu (22/9), saat dihubungi Kompas, menanggapi serangan kelompok teroris ke Markas Kepolisian Sektor Hamparan Perak, Medan, Sumatera Utara pada Rabu dini hari.

Bisa dipastikan pihak kepolisian khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror memang tidak punya pilihan selain meningkatkan langkah represif mereka terhadap para teroris. namun hal itu berisiko justru balik memicu langkah retaliasi yang tak kalah keras dari para teroris tadi, ujar Andi.

Serangan teroris di Medan menunjukkan kondisi itu selain juga fakta kemampuan dan kenekatan para teroris semakin meningkat. Dalam konteks itu negara dinilai juga sudah gagal menjadi satu-satunya pihak yang berhak memonopoli penggunaan kekerasan dalam hal ini terkait peredaran senjata.

Padahal Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang paling ketat di dunia dalam mengatur peredaran senjata. Andi juga mengingatkan, jika pemerintah gagal mencari cara baru yang jauh lebih efektif dan tepat dalam menghadapi persoalan ini, maka hal itu berarti Indonesia akan semakin dekat dengan sejumlah negara gagal lain macam Pakistan, Afghanistan, maupun beberapa negara di Afrika lain macam Somalia.

Tambah lagi Indonesia, dalam hal ini region Asia Tenggara, menurut Andi memang diyakini telah lama diincar kelompok jaringan teroris global macam Al-Qaeda untuk dijadikan alternatif negara basis gerakan mereka apalagi setelah posisi mereka semakin terdesak pasca naiknya Barrack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat.

Pemerintahan Obama telah membuat kebijakan menarik pasukannya dari Irak dan memperkuat kehadiran tentara mereka di Afghanistan, negara yang diyakini menjadi tempat persembunyia pentolan Al-Qaeda, Osama Bin Laden, beserta jaringannya. Selain region Asia Tenggara, macam Indonesia dan Thailand Selatan, kelompok teroris global juga diyakini punya pilihan tempat lain seperti Somalia di Afrika.

Kalau kebijakan dan langkah yang diambil terkait penanganan terorisme ini tidak diubah, yang muncul nantinya hanya aksi-aksi nekat para teroris. "Jika tidak hati-hati kemungkinan masalah terorisme di Indonesia tidak lagi sekadar persoalan domestik melainkan mengundang keterlibatan jaringan internasional," ujar Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com