Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persenjataan Saja Butuh Rp 57 Triliun

Kompas.com - 21/09/2010, 23:30 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) membutuhkan dana sedikitnya Rp 57 triliun untuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

"Kami berharap kondisi keuangan negara bisa memenuhi kebutuhan alutsista, baik untuk pengadaan maupun pemeliharaan, selama lima tahun ke depan," kata Wakil Menteri Pertahanan, Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, di Surabaya, Selasa (21/9/2010).

Pada 2010 ini, TNI mendapatkan alokasi dana dari APBN untuk kebutuhan alutsista sebesar Rp 7 triliun. Pada 2011 dan 2012, diharapkan mendapatkan alokasi dana, masing-masing Rp 10 triliun dan Rp 11 triliun.

"Harapan kami pada 2011 ada penambahan dana lagi sehingga lima tahun ke depan target pemenuhan dana alutsista sebesar Rp 57 triliun bisa tercapai," katanya di PT PAL Indonesia itu.

Dalam program jangka pendek ini, Kementerian Pertahanan akan melakukan pengadaan satu unit kapal perang jenis perusak kawal rudal senilai Rp 2,2 triliun. "Memang kalau dibandingkan dengan luas wilayah laut kita yang mencapai 15 juta kilometer persegi, pengadaan satu kapal saja sangat tidak cukup," kata Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) itu.

Operasi keamanan TNI, lanjutnya, sebenarnya bukan hanya untuk pertempuran, melainkan juga menjaga potensi perekonomian nasional seiring dengan makin maraknya pencurian kekayaan negara oleh pihak asing.

"Sebenarnya kita ini butuh empat PKR (perusak kawal rudal), kalau melihat luas daerah maritim. Tapi kembali lagi, harus melihat kemampuan keuangan negara. Oleh sebab itu, prioritaskan saja pembangunan PKR, sedangkan kapal selam, kita pikirkan nanti," katanya.

Sementara itu, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur, Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto, mengatakan, kapal selam merupakan senjata strategis bagi semua negara karena kehadirannya dibutuhkan untuk menangkal serangan pihak asing.

"Kami berharap ada penambahan unsur kapal selam sesuai kemampuan dukungan anggaran dari pemerintah sehingga kekuatan pertahanan negara ini tidak terlalu jauh tertinggal dengan kekuatan negara tetangga," katanya.

Ia mengemukakan, satuan kapal selam senantiasa memiliki persiapan dini sebagai garda pertahanan terdepan agar mampu menusuk jauh di wilayah pertahanan musuh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com