JAKARTA, KOMPAS.com — Kabar reshuffle terus berkembang menjelang satu tahun pemerintahan SBY-Boediono. Namun, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengharapkan agar tidak ada desakan-desakan terhadap rencana reshuffle.

"Kita ingin konsisten dengan garis pemerintahan presidensiil. Urusan reshuffle sebaiknya tidak didesak-desakkan, apalagi diorder oleh kepentingan-kepentingan di luar pemerintahan," ungkapnya di sela silaturahim Lebaran dengan Presiden SBY di Istana Negara, Jumat (10/9/2010).

Anas meminta agar semua pihak mendukung penuh penguatan sistem pemerintahan presidensiil dengan mengembalikan asas-asas reshuffle yang berlaku di dalamnya. Salah satunya yaitu menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

"Jadi kita serahkan penuh kepada Presiden. Ini posisi kami Partai Demokrat. Bukan hanya posisi politik, tapi posisi dan sikap terkait dengan pendirian politik bangsa ini tentang pemerintahan presidensiil," tambahnya.

Soal kontrak politik mengenai jatah kursi menteri dengan parpol yang masuk dalam Sekretariat Gabungan, Anas enggan berkomentar. Menurutnya, otoritas ada di tangan Presiden.

Share

Tweet