JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Gerindra meminta rencana pembangunan gedung baru DPR di Kompleks Parlemen Senayan dibatalkan. Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, rencana pembangunan gedung harus sejalan dengan wacana pemindahan ibu kota.
"Kami menganggap pembangunan gedung DPR atau parlemen hendaknya disinergikan dengan pandangan pemerintah, yaitu wacana pemindahan ibu kota," kata Muzani dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/9/2010).
Menurut dia, respons pemerintah yang menyeriusi kajian wacana pemindahan ibu kota harus dijadikan pertimbangan. Sebab, jika gedung yang memakan anggaran mencapai total Rp 1,6 triliun tetap dibangun, hal itu akan mubazir.
"Kalau wacana ini sudah serius dan pemerintah merespons, pembangunan gedung parlemen ditempatkan di lokasi yang disepakati sebagai ibu kota baru sehingga pembangunan tidak menjadi pemborosan. Dengan hal ini, wacana pembangunan gedung baru menjadi mubazir jika pemindahan ibu kota menjadi kenyataan," ujarnya.
Permintaan pembatalan pembangunan gedung ini akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada pimpinan DPR.
