JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (6/9/2010), mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Agus Suhartono kepada DPR RI sebagai calon Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Djoko Santoso.
Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PDI-P DPR RI Tjahjo Kumolo menilai pilihan SBY tepat, dan dia meminta agar tidak ada voting dalam pengambilan keputusan di DPR nanti.
“Pada prinsipnya tidak masalah Presiden SBY mengajukan nama KSAL sebagai calon Panglima TNI ke DPR RI karena baik KSAL, KSAU maupun KSAD mempunyai peluang yang sama. Mereka semua figur yang tepat dan bagus track record-nya untuk memimpin TNI,” kata Tjahjo, yang juga anggota Komisi I (Komisi Pertahanan), kepada Surya Online via telepon seluler, Senin (6/9/2010) malam.
Sebelumnya, informasi bahwa SBY telah mengajukan nama Laksamana TNI Agus Suhartono kepada DPR diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Senin siang. Dia mengatakan, surat Presiden yang mengajukan pria kelahiran Blitar, Jawa Timur, tersebut telah diterima pimpinan DPR, Senin siang.
“Kami mengadakan rapat pimpinan Dewan. Salah satu hal yang dibahas adalah kami baru terima surat dari Bapak Presiden. Presiden mengajukan satu nama calon Panglima TNI, yaitu Laksamana TNI Agus Suhartono yang sehari-hari sebagai KSAL,” kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta.
Menurut ketentuan, DPR harus memberikan persetujuan selambat-lambatnya 20 hari kerja setelah menerima surat dari Presiden. Namun, karena sekarang menjelang libur Lebaran maka pembahasan mengenai calon Panglima TNI akan diumumkan pada rapat paripurna tanggal 21 September 2010.
“Dalam waktu segera akan diputuskan dalam rapat Bamus (Badan Musyawarah, Red) atau pengganti Bamus untuk menentukan komisi mana yang akan membahas,” ujar Priyo, yang juga Ketua DPP Partai Golkar.
Menurutnya, sikap DPR akan diputuskan melalui komisi yang bermitra dengan TNI, yaitu Komisi I. Priyo sendiri menilai Agus Suhartono merupakan figur yang cukup mumpuni. Ia berharap calon tunggal yang diajukan Presiden ini bisa disetujui melalui musyawarah mufakat.
Hal yang sama disampaikan Tjahjo. “PDI-P prinsipnya setuju dengan nama tersebut, dan tepat. Tinggal KSAL nanti mampu menunjukkan program dan komitmennya dalam fit and proper test DPR yang akan datang. Kami meminta nanti tidak ada voting dalam pengambilan keputusan di DPR terkait Panglima TNI yang baru,” kata Tjahjo, yang juga Sekjen DPP PDI-P. (Junianto Setyadi)
