JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan pergantian kabinet atau reshuffle tahun ini.
"Berdasarkan pengalaman lalu, Presiden akan melakukan pergantian kabinet setelah satu tahun. Oktober nanti kan satu tahun, menjelang Desember sudah lewat satu tahun," kata Mubarok di Jakarta, Senin (6/9/2010).
Dia menambahkan, pergantian kabinet bukan suatu hal yang tabu bagi Yudhoyono. "Waktu Kabinet Indonesia Bersatu I, Yudhoyono dua kali melakukan reshuffle. Jadi, bukan hal yang tabu bagi Presiden untuk mengganti pembantunya," katanya.
Selain faktor waktu, Mubarok menyebutkan, laporan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menjadi acuan bagi Yudhoyono untuk melakukan reshuffle.
"Kan ada laporan dari UKP4 bahwa ada beberapa menteri yang mendapat rapor merah. Laporan UKP4 itu merupakan indikasi kuat bagi Yudhoyono untuk melakukan reshuffle," katanya.
Namun, Mubarok tidak mengetahui mengenai waktu dan siapa yang bakal diganti. "Kapan dan siapa, tidak ada yang tahu. Hanya Presiden yang tahu soal itu," katanya.
Ia memperkirakan, jumlah menteri yang akan diganti tak lebih dari lima orang. "Bisa 3-4 orang yang ganti atau terjadi pergeseran di sana-sini. Tunggu tanggal mainnya saja. Bisa saja terjadi bersamaan pergantian kapolri dan jaksa agung," katanya.
Pada masa kepemimpinan Yudhoyono periode 2004-2009, Presiden Yudhoyono telah melakukan pergantian dan pergeseran kabinet, yakni Menteri Sekretaris Negara, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perhubungan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Negara BUMN, Menteri Negara Pembangunan Desa Tertinggal, serta Jaksa Agung.
Berdasarkan laporan Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, menteri KIB II yang mendapat rapor merah adalah Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Bakosutarnal, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Kepala BNPB).
