Jakarta, Kompas
Presiden Yudhoyono mengemukakan hal itu dalam acara buka puasa bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (3/9).
Dalam rapat di Kantor Wakil Presiden sehari sebelumnya, pemerintah membuat 17 langkah terobosan untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Langkah itu antara lain penerapan electronic road pricing, penambahan jalan tol, dan pembuatan jalur ganda-berganda kereta api (Kompas, 3/9).
Presiden menjelaskan, pembenahan Jakarta merupakan opsi pertama untuk mengatasi kemacetan yang disebabkan beragam masalah fundamental, seperti kepadatan penduduk dan pertumbuhan jalan yang sangat tak sebanding dengan penambahan jumlah kendaraan per tahun. Pembenahan itu dilakukan dengan membangun beragam sarana dan prasarana transportasi di permukaan tanah, juga di bawah dan atas permukaan tanah.
Opsi kedua, kata Presiden, adalah pemindahan pusat pemerintahan ke luar Jakarta. Namun, Jakarta dipertahankan sebagai ibu kota negara, pusat perekonomian dan perdagangan. Ketiga, pembangunan ibu kota baru.
”Tiga-tiganya ada plus dan minus, tetapi harus diputuskan. Kalau kita putuskan sekarang ini, misalnya opsi kedua dan ketiga, kita membangun pusat pemerintahan baru, maka 10 tahun baru bisa berdiri,” ujar Presiden. Presiden mengingatkan, keputusan membenahi Jakarta, memindahkan pusat pemerintahan atau ibu kota, harus jadi kesepakatan bersama pemerintah, parlemen, dan masyarakat.
Dicontohkan Presiden, Malaysia membutuhkan dana sekitar Rp 80 triliun untuk membangun pusat pemerintahan baru, yakni Putrajaya. Indonesia akan membutuhkan dana lebih besar jika ingin membangun pusat pemerintahan dengan cakupan lebih luas. ”Dananya dari mana? Mungkin dari APBN sebagian, sebagian lagi partnership, (antara) government dan publik, sebagian mungkin bisa melepas aset pemerintah yang ada di Jakarta,” ujar Presiden.
Jika pemindahan pusat pemerintahan atau ibu kota disepakati, kata Presiden, hal itu menjadi peluang bisnis luar biasa. ”Saya berandai-andai, kalau itu dibangun, tentu 90 persen dilakukan oleh pengusaha dalam negeri. Barangkali material yang kita impor tidak lebih 10 persen,” ujarnya.
Akan tetapi, pengamat transportasi Universitas Trisakti, Fransiskus Trisbiantara, mengingatkan, pemindahan pusat pemerintahan atau ibu kota bakal menyedot dana besar dan tidak akan mengatasi kemacetan di Jakarta. Gedung pemerintah yang ditinggalkan itu bakal diubah menjadi mal yang justru memicu kemacetan parah. ”Jika pemerintah mau serius membantu Pemprov DKI mengatasi kemacetan, ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu bantu DKI bangun angkutan massal dan batasi pertambahan jumlah kendaraan pribadi,” katanya.
Secara terpisah, Wakil Presiden Boediono yakin, 17 langkah yang diputuskan dalam rapat yang dipimpinnya untuk mengatasi kemacetan dapat terwujud. ”Saya yakin (bisa) jalan,” kata Boediono seusai berbuka puasa bersama pimpinan media massa di rumah dinasnya di Jakarta, Jumat malam.
Namun, mantan Wapres M Jusuf Kalla mengatakan, langkah-langkah itu tak akan bisa jalan jika pemerintah pusat tidak memberikan perkuatan dan komitmen sungguh-sungguh.
”Selain perkuatan dalam kebijakan dan komitmen, juga bilamana perlu pemerintah memberikan dukungan dana untuk pelaksanaannya,” ujar Kalla.
Namun, pemerintah pusat jangan mengurusi terus secara rinci langkah-langkah terobosan itu.
