KOMPAS/YUNIADHI AGUNGPekerja memasang poster bergambar desain gedung baru DPR sebelum berlangsung acara sosialisasi pembangunan gedung baru itu oleh Ketua DPR Marzuki Alie dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Senin (30/8).
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, mengusulkan pembubaran Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Lembaga ini, menurut Mustafa, tak sesuai dengan fungsi DPR dan dinilai lebih banyak merugikan Dewan. Sejumlah proyek yang digagas BURT justru menuai kontroversi publik. Terakhir, rencana pembangunan gedung baru yang dianggarkan menghabiskan dana Rp 1,6 triliun.
"Selama reformasi, produk BURT itu banyak menimbulkan masalah. Di awal reformasi, sudah ada masalah pengadaan mesin cuci di rumah dinas. Setelah itu banyak lagi, mulai dari cincin, laptop. Kenapa wacana yang keluar dari lembaga legislatif, isinya hal-hal yang sangat sepele?" kata Mustafa, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/9/2010).
Tugas yang dilakukan BURT, dalam pandangan Mustafa, tidak sesuai dengan tiga fungsi DPR, yaitu pengawasan, anggaran, dan regulasi. "BURT menjalankan fungsi apa? Sudah makan biaya besar, kerjanya masih ngurusin meteran gitu. Ini bukan dalam wilayah kewarasan lagi. Pekerjaan-pekerjan teknis harus ditangani Kesekjenan. Anggota DPR tidak perlu urusi yang teknis itu," kata dia.
Selain itu, anggota DPR seharusnya tidak memikirkan fasilitas untuk dirinya sendiri. "DPR tidak bisa mendandani dirinya sendiri. DPR bukan pengguna anggaran," ujar dia.
Menanggapi usulan ini, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai, kritik atas kinerja BURT tidak perlu sampai pembubaran. Hanya saja, lembaga tersebut perlu dievaluasi secara keseluruhan.
"Saya memahami kalau ada semangat membubarkan BURT. Kalau mau dibubarkan, harus mengubah tata tertib. Memang ada beberapa hal yang perlu dievaluasi besar-besaran," ujar Priyo.
Menurutnya, pembubaran BURT tidak akan menyelesaikan masalah. Keberadaan lembaga itu dipandang perlu karena ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa diserahkan seluruhnya ke Kesekjenan.
