Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BURT "Kekeuh" Gedung Baru untuk Rakyat

Kompas.com - 03/09/2010, 14:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — "Serangan" terus dilancarkan atas rencana DPR membangun gedung baru yang memakan anggaran hingga Rp1,6 triliun. Penolakan tak hanya dari luar, tetapi juga dari internal Dewan.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), M Arwani Thomafi, bersikukuh pembangunan gedung ini sangat dibutuhkan. Ia membantah pendapat bahwa gedung itu hanya untuk memenuhi hasrat kemewahan para wakil rakyat.

Armani mengklaim gedung baru diperuntukkan bagi rakyat. "Kami membantah bahwa DPR ingin bermewah-mewah. Pembangunan gedung untuk penguatan demokrasi. Gedung baru DPR juga untuk rakyat," kata Armani dalam diskusi "Gedung Baru Buat Siapa?" di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/9/2010).

Menurut Armani, penguatan fungsi dan kinerja Dewan bisa didukung dengan adanya gedung yang memadai dan memenuhi kebutuhan anggota.

Ke depan, anggota DPR akan mendapatkan tambahan staf ahli hingga 5 orang dan 1 asisten pribadi. Saat ini, setiap anggota didampingi satu staf ahli dan satu asisten pribadi. "Gedung yang sekarang sudah overcapacity," ujarnya.

Armani juga membantah rumor gedung baru dilengkapi fasilitas spa dan kolam renang. Ia justru mencurigai ada upaya melemahkan Dewan dengan mementahkan rencana-rencana pengembangan yang akan dilakukan.

"Gedungnya bukan gedung rekreasi. Saya curiga, apakah ada desain agar setiap ada rencana DPR dimentahkan dengan sesuatu yang kontroversial. Gedung ini dibangun sesuai peruntukan gedung parlemen," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    Nasional
    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Nasional
    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    Nasional
    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

    Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

    Nasional
    DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

    Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

    Nasional
    Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

    Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

    Nasional
    Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

    Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

    PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

    Nasional
    PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

    PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

    KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

    Nasional
    Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

    Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

    Nasional
    Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

    Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com