RUMGAPRES/ABROR RIZKIPresiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato mengenai hubungan RI-Malaysia usai berbuka puasa bersama prajurit dan perwira TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/9/2010) petang.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pidato Presiden SBY di Markas Besar TNI Cilangkap kemarin mengenai insiden perbatasan di Tanjung Brakit menuai pro dan kontra. Namun, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, menilai bahwa pidato tersebut sudah sewajarnya disampaikan dalam waktu yang dinilai tepat pula. Tak perlu pidato berapi-api hanya untuk memunculkan nasionalisme bangsa.
"Eranya sudah berubah. Sekarang bukan era pidato berapi-api. Bukan itu," katanya di sela-sela rilis survei Indo Barometer di Hotel Atlet Century Park, Kamis (2/9/2010).
Mubarok mengatakan, situasi memanas karena aksi pelemparan kotoran manusia ke Kedutaan Besar Malaysia dalam demonstrasi antiMalaysia. Sementara itu, polisi juga tidak menindak keras karena euforia.
Oleh karena itu, menurut Mubarok, protes terhadap pidato Presiden tidak relevan lagi. Hal itu terlebih jika hal ini disampaikan dalam bentuk gagasan penggunaan hak interpelasi.
"Kasus dengan Malaysia kan sesungguhnya kasus pinggiran, melibatkan orang-orang kecil. Kita juga punya petugas, sementara kedua negara punya kepentingan yang besar," ungkapnya.
Mubarok mengulang pernyataan SBY bahwa di Malaysia terdapat sekitar 2,5 juta tenaga kerja Indonesia yang mendatangkan devisa sekitar Rp 7 triliun.
"Tapi bukan soal itunya saja. Kalau kami enggak bagus, korbannya mereka (TKI) juga. Maka dari itu, enggak ada jalan lain selain diplomasi. Soal perbatasan memang belum diatasi sejak awal. Tidak seperti Malaysia yang menjadikan daerah perbatasan sebagai front, kita menjadikannya sebagai bagian belakang, tidak dibangun," tandasnya.
