JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok meminta Golkar tak perlu repot-repot meneruskan gagasan penggunaan hak interpelasi terkait kisruh Malaysia-Indonesia di Tanjung Brakit, Kepulauan Riau. Menurutnya, dasar pengajuan hak tak relevan lagi.
"Kalau Partai Golkar tetap interpelasi, lucu aja. Wong dia partai pemerintah kok. Lucu aja," tuturnya di sela rilis survei Indo Barometer di Hotel Atlet Century Park, Kamis (2/9/2010).
Mubarok mengaku heran jika gagasan ini diteruskan. Apalagi Presiden sudah menyatakan sikapnya tadi malam melalui pidato di depan prajurit-prajurit TNI. Menurutnya, jika gagasan interpelasi terus digulirkan perlu dipertanyakan motivasi dan tujuannya.
"Saya malah bertanya int untuk kepentingan siapa? Negara atau partai? Apa cuma manuver-manuver politik? Dia (Golkar) memang serba salah. Nyatanya partai pemerintah, tidak pegang kekuasaan, tapi ingin menjadi partai penguasa," katanya.
Mengenai substansi waktu yang dipersoalkan, Mubarok tidak heran. Namun menurutnya, sikap pemerintah sudah diwujudkan melalui pernyataan-pernyataan menteri sebelumnya.
Kalaupun Presiden baru menyampaikan sikapnya secara langsung tadi malam, tidak berbeda sama sekali dengan pernyataan-pernyataan pendahuluan dari sejumlah menterinya.
"Itu (respons) kan sesungguhnya enggak usah presiden. Cukup menteri. Kita berharap presiden turun tangan, ya dia turun tangan. Tapi itu kan masalah kecil. Menteri saja cukup menjawabnya," tambahnya.
