JAKARTA, KOMPAS.com — Bergulirnya wacana interpelasi terhadap sikap pemerintah atas Malaysia yang digelindingkan Partai Golkar disinyalir karena ada kepentingan politik yang melatarbelakangi. Apalagi, wacana ini muncul menjelang evaluasi setahun Kabinet Indonesia Bersatu II pada Oktober mendatang.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso meminta agar tak buru-buru mencurigai partainya. Hak interpelasi, kata dia, merupakan hak anggota Dewan. Pemerintah tak perlu khawatir.
"Hak interpelasi adalah hak anggota dan hak DPR yang derajatnya paling rendah dibanding hak lain. Hak interpelasi biasa tidak perlu dicurigai berlebihan. Tidak akan menggoncang negara. Jangankan negara, menggoncang koalisi juga tidak," kata Priyo yang juga menjabat Wakil Ketua DPR.
Apa yang diwacanakan Golkar, dalihnya, merespons desakan interpelasi yang awalnya digadang Fraksi PDI Perjuangan dan PKB. Ia berharap Demokrat, yang menduga ada maksud tersembunyi Golkar, bisa memahami bahwa interpelasi bukan hal luar biasa.
"Supaya Malaysia tahu kalau untuk ini kita serius," ujarnya. Ia membantah bahwa Golkar memiliki keinginan mendapatkan kursi Menteri Luar Negeri yang kini diduduki Marty Natalegawa.
"Tidak ada urusan dengan reshuffle. Golkar tidak dalam posisi ingin menambah menteri. Kami tidak punya rencana itu dan Presiden tidak memberi sinyal untuk itu. Ngapain minta-minta," kata Priyo.
