JAKARTA, KOMPAS.com — Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Indonesia Andrinof A Chaniago menilai, DPR telah mengajarkan kemewahan dan pemborosan kepada mereka yang menduduki dan akan menduduki jabatan publik. Seharusnya DPR justru menjadi pengendali bagi sebagian pejabat negara dan pejabat pemerintah yang cenderung membangun fasilitas berlebihan.
"Biaya sekitar Rp 10 juta per meter persegi, jelas biaya pembangunan paling mewah karena biaya itu melebihi biaya pembangunan hotel bintang lima per meter perseginya," ujarnya di Jakarta, Selasa (1/9/2010).
Luas lantai bangunan yang akan dibangun juga mengasumsikan gedung yang sekarang tidak terpakai lagi. Ini artinya juga pemborosan. "Wakil rakyat jangan mengangkat status dan wibawa dari kemewahan fasilitas. Fasilitas yang cukup perlu, tetapi jangan ikut berlomba mendapatkan kemewahan," ujarnya.
Untuk dihormati dan mengangkat status sebagai wakil rakyat yang diperlukan, justru tingkah laku yang peka terhadap nasib mayoritas rakyat. Kalau rakyat sudah makmur, sah-sah saja wakil rakyat dapat fasilitas mewah. "Tapi ini negara yang mayoritas rakyatnya miskin dan mendekati miskin, sungguh keterlaluan," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.