JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mulai "genit" menabuh wacana pengguliran hak interpelasi DPR menyangkut sikap pemerintah dalam menyelesaikan konflik dengan Malaysia. Manuver partai pimpinan Aburizal Bakrie ini memunculkan sinyalemen interpelasi hanya dijadikan bahan bargaining secara politik.

"Golkar sah saja bermanuver. Kalau yang lain ikut-ikutan kurang cerdas. Interpelasi tidak boleh dijadikan dagangan politik," kata politikus PDI-P Pramono Anung di Jakarta, Rabu (1/9/2010).

Menjelang evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II, Pramono memandang wajar jika ada dugaan bargaining politik di balik interpelasi. Apalagi, wacana reshuffle kabinet juga bergulir.

Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum bahkan mengatakan, Golkar memiliki kepentingan tersembunyi. Terkait isu reshuffle ini, Pramono menegaskan, Golkar tak boleh menggunakannya untuk mendapatkan posisi menteri.

"Reshuffle itu kewenangan Presiden. Kita melakukan interpelasi bukan karena ingin reshuffle, apalagi mendekati setahun kabinet. Fraksi PDI-P menyikapi semata-mata karena ketidaktegasan pemerintah," kata Pramono.

Ia juga mengkritik pernyataan salah seorang petinggi partai koalisi yang menyatakan bahwa wacana interpelasi harus diselesaikan di Setgab Koalisi. Ditegaskannya, Setgab sangat politis.

"Urusan negara jangan semuanya di Setgab. Kalau begitu, tidak ada gunanya dewan ini. Setgab itu sangat politis. Tidak bisa setgab mengkooptasi hak Dewan," ujar Wakil Ketua DPR ini.

Share

Tweet