RUMGAPRES/ABROR RIZKIPresident Susilo Bambang Yudhoyono
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar tidak ada manuver-manuver politik menjelang pergantian Kepala Polri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, yang waktunya memang berdekatan. Presiden mengatakan, posisi Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI sesungguhnya tidak berada di luar wilayah politik.
"Dengan bahasa terang, saya harus mengatakan, saya tidak berharap ada manuver politik oleh pihak-pihak mana pun yang bisa mencederai nilai dan etika yang harus bersama-sama dijunjung tinggi. Saya tidak ingin ada keretakan dan konflik internal gara-gara pemilihan atau pengangkatan pejabat, utamanya Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI," kata Presiden seusai memimpin rapat kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (31/8/2010).
Presiden mengatakan, saat ini dia banyak menerima SMS pesanan terkait pergantian ketiga pucuk pimpinan tersebut. Presiden mengatakan tidak begitu suka dengan pesan-pesan yang nyata-nyata membawa misi dan kepentingan tertentu. SBY mengatakan, dalam hal pengangkatan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, dia tak bisa semaunya saja. Ada norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang harus beliau ikuti.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga memberikan instruksi kepada pucuk pimpinan Polri, Kejaksaan Agung, dan Mabes TNI untuk menuntaskan semua kasus hukum yang ada secara profesional, berimbang, dan seadil-adilnya sebelum mereka lengser. "Jangan ada kesan seolah-olah ada kasus yang dipeti-eskan atau dianggap pilih-pilih dalam penegakan. Jika ada anggota yang terlibat pelanggaran hukum, saya berharap dilakukan tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku, undang-undang yang kita anut, serta dengan transparansi dan akuntabilitas setinggi-tingginya," katanya.
