Soal Ahmadiyah, Menag Diskriminatif

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai seorang pejabat publik, menteri tidak boleh bersikap diskriminatif. Menteri harus melindungi semua warga negara, tanpa memihak kepada salah satu kelompok. Sayangnya, pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali soal pembubaran Ahmadiyah justru mencerminkan sikap diskriminatif.

Adalah aktivis Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla, yang mulai menyuarakan persoalan ini. Melalui akun Twitter-nya sejak Selasa (31/8/2010) pagi, Ulil menyampaikan kritik-kritik keras terhadap sikap dan pernyataan Menteri Agama (Menag) tersebut.

"Sebagai pribadi, Anda (Menag) boleh tak suka golongan tertentu, misalnya Ahmadiyah. Tapi Anda sebagai pejabat publik, Anda tak boleh mendiskriminasi," begitu kata Ulil. "Sebagai pribadi saya boleh tak suka penjual jengkol, misalnya --contoh saja ini--. Tapi sebagai pejabat publik, tak boleh saya memusuhinya," sambung Ulil.

Menghangatnya kembali pembahasan mengenai aliran Ahmadiyah hari ini terjadi menyusul pernyataan Menag seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat DPR dan Pemerintah di DPR, kemarin sore. Intinya, Menag meyakini pembubaran Ahmadiyah merupakan kunci dari penyelesaian masalah. "Harusnya Ahmadiyah segera dibubarkan. Kalau tidak dibubarkan, masalahnya akan terus berkembang," kata Menag.

Menag menegaskan, prinsip Ahmadiyah yang menyatakan Al Quran bukan kitab terakhir dan Nabi Muhammad SAW bukan nabi terakhir merupakan penyimpangan. "Kalau itu yang dimaksud kebebasan beragama, kebablasan namanya," kata Menag lagi.

Ulil berpandangan lain. Menurutnya, kepercayaan merupakan hal yang tak bisa dipaksakan. Seorang menteri pun tak bisa membubarkan kepercayaan. "Oleh kalangan Wahabi, pengikut ajaran Sunni yang dipraktikkan di Indonesia itu dianggap sesat dan syirik. Apa Sunni harus dibubarkan?" ungkap Ulil.

Menurut Ulil, polemik saling menyesatkan dalam kehidupan beragama merupakan hal yang biasa. Namun, pernyataan dari seorang pejabat yang meminta sekte yang dianggap sesat untuk dibubarkan merupakan hal yang luar biasa.

"Oleh banyak kalangan Kristen, sekte Saksi Jehovah dianggap sesat. Tetapi mereka tak minta sekte itu dibubarkan. Orang Kristen (juga) menganggap sekte Mormon sudah di luar Kristen. Tapi mereka tak meminta kepada pemerintah agar sekte ini dibubarkan," paparnya.

"Anda boleh menganggap sekte lain sesat. Tapi sekte itu bisa saja menganggap sekte Anda juga sesat. Terus Anda mau saling bubarkan begitu?" ungkap Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat ini.

Dalam akun Twitter-nya ini, Ulil memiliki lebih dari 22.000 follower (pengikut), dan pagi ini, tak sedikit dari mereka yang menyatakan dukungannya terhadap sikap Ulil yang melontarkan kritik pedas terhadap Menag.