Menghilang, Kapolri Harus Klarifikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, terkait menghilangnya Kepala Polri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dari publik pada Jumat lalu, mengatakan, yang bersangkutan harus memberikan penjelasan kepada publik.

"Secara moral, ada baiknya Kapolri menjelaskan secara terbuka dan jujur kepada publik. Karena sebagai pemimpin, Kapolri secara tidak langsung memiliki kaitan dengan publik. Terlebih setelah kemarin ramai diberitakan media," kata Bambang kepada wartawan, Jumat (15/8/2010) di Kantor ICW, Jakarta.

Jika tidak dapat memberikan penjelasan langsung, Kapolri, sambung Bambang, dapat mendelegasikannya kepada Juru Bicara Kepolisian Irjen Pol Edward Aritonang. "Namun, jangan melalui staf ahlinya, Kastorius Sinaga. Staf ahli itu bertugas untuk memberikan masukan-masukan profesional ke Kapolri," kata Bambang.

Bambang mengatakan tak sependapat jika Kapolri menghilang akibat diberhentikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagaimana rumor yang beredar. "Bisa jadi karena beban tugas yang overloaded, ataupun ada hal-hal yang secret. Tapi bukan karena itu (dipecat). Kalau sampai dilakukan tindakan itu, biasanya dilakukan secara resmi," katanya.

Soal overloaded, Bambang mengatakan, hal ini bisa saja terjadi akibat masalah-masalah yang tak kunjung tuntas di akhir kepengurusannya. Beberapa kasus tersebut misalnya rekening gendut perwira Polri, kasus Gayus Tambunan, dan lainnya. "Jadi, mungkin diperlukan suatu pertemuan empat mata dengan pimpinan republik ini pada Jumat lalu," kata Bambang.

Ke depan, Bambang menghimbau agar pimpinan Polri tak meninggalkan segunung persoalan kepada calon penerusnya. Kapolri yang tengah menjabat harus bisa menuntaskan semua persoalan sebelum purna bakti. "Jika diambangkan, ini akan memberikan citra yang negatif kepada publik," katanya.