Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlunya Mekanisme Koreksi dalam RUU Intelijen Negara

Kompas.com - 12/08/2010, 17:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Draf RUU Intelijen Negara dinilai masih belum menyertakan mekanisme koreksi. Padahal, menurut Perwakilan Kontras, Puri Kencana Putri, mekanisme koreksi ini penting untuk mengungkapkan segala bentuk praktik penyimpangan yang dilakukan intel.

"Yang belum tersentuh (RUU Intelijen Negara) adalah mekanisme koreksi. Mekanisme ini untuk mengungkap bentuk praktik penyimpangan yang bisa dilakukan aparat intel," ujarnya dalam diskusi "Mengurai Benang Kusut Regulasi Bidang Pertahanan dan Keamanan", Kamis (12/8/2010) di Hotel Santika, Jakarta.

Hal ini dilatarbelakangi keyakinan bahwa setiap operasi yang dilakukan intel berpeluang adanya hak asasi manusia (HAM) yang tercerabut sehingga elemen-elemen mekanisme koreksi dalam upaya pengungkapan kebenaran adalah hal yang wajib dimasukkan ke dalam satu tubuh RUU.

Selain itu, Puri menyoroti hukuman para pelaku yang bersalah atau telah melanggar aturan dalam operasi intelijen juga masih belum dijelaskan dalam RUU tersebut. Sementara apabila sudah ditetapkan ada kegiatan intelijen yang menghilangkan HAM, maka perlu suatu metode reparasi.

"Kalau ada HAM yang hilang, perlu ada metode reparasi, misalnya dengan restitusi, rehabilitasi, kepuasan korban, dan jaminan tidak akan dilakukan lagi perbuatan intel tersebut," ujarnya.

Namun, menurut Puri, mekanisme reparasi pada korban pelanggaran HAM yang dilakukan intel pun masih terbilang rentan. Hal ini karena sejumlah kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi pada Kasus Tanjung Priok juga tidak menjamin hak rehabilitasi, restitusi, dan jaminan tidak dilakukannya lagi juga ditegakkan.

Puri menjelaskan, kalau sistem reparasi tidak disiapkan dari awal, maka akan menyebabkan negara mengabaikan HAM sehingga menjadi imun. "Kalau sistem pengawasan dan kontrol masuk dalam RUU Intel ini, maka kita akan bisa lihat masa depan RUU intel akan lebih baik dari sebelumnya," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com