Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RUU Kamnas Lebih Penting daripada Komcad

Kompas.com - 12/08/2010, 15:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Imparsial memandang usaha memperkuat kekuatan pertahanan memang diperlukan, tetapi lebih baik apabila pemerintah menyiapkan perangkat keras yang lebih mapan. Caranya, bukan dengan membentuk komponen cadangan (Komcad) tapi dengan menata ulang sistem keamanan nasionalnya.

"Memperkuat kekuatan pertahanan memang diperlukan, tetapi hal itu akan lebih baik apabila pemerintah menyiapkan perangkat keras yang lebih mapan dulu dalam pertahanan nasional," kata Direktur Program Imparsia, Al-Araf, Kamis (12/8/2010), di Jakarta.

Menurut dia, pembentukan komcad bukanlah hal yang terpisah dari pembangunan sistem keamanan nasional. Pembentukan komcad sudah sepantasnya terintegrasikan dengan defense planning maupun pembangunan sistem keamanan nasional yang luas dan menyeluruh.

"Di titik ini, seharusnya pemerintah memprioritakan pembahasan RUU Kemanan nasional ketimbang membahas Komcad," ujar Al-Araf kepada para pewarta.

Lebih dari itu, pemerintah sudah seharusnya lebih memprioritakan pembangunan kekuatan komponen utamanya (TNI) ketimbang membentuk komcad mengingat anggaran negara yang masih sangat terbatas. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan memperoleh 50.000 personil Komcad yang terdata, sehingga bisa untuk dijadikan satu kompi cadangan dalam tiap Kodim.

Bahkan, menurut Al-Araf, hingga kini Presiden SBY belum menjalankan amanat UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. UU tersebut mewajibkan Presiden membentuk Dewan Pertahanan yang akan membantu membuat Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Pertahanan menegaskan pentingnya pengesahan RUU Komcad di tahun ini agar segera direalisasikan sehingga Indonesia segera memiliki komponen cadangan yang terdiri dari warga negara non pegawai negeri sipil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com