Kompas/Bahana Patria Gupta Warga mengantre membeli elpiji di sebuah agen elpji di Jalan Pamularsih, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (16/12). Masyarakat diharapkan mengetahui bagaimana mencegah kecelakaan karena ledakan tabung gas.
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wapres Jusuf Kalla mengaku sangat prihatin dengan sejumlah peristiwa ledakan tabung gas cair (elpiji) kemasan 3 kilogram, yang memakan banyak korban masyarakat. Namun begitu dia mengaku yakin semua ledakan terjadi lebih disebabkan aksi kriminal sejumlah orang, yang mencoba mencari untung besar, daripada dikaitkan dengan kebijakan konversi dari bahan bakar minyak tanah ke gas. Hal itu disampaikan Kalla, Jumat (30/7/2010), usai berbicara dalam diskusi terbatas tentang solusi konflik, yang digelar Komisi Uni Eropa dan ASEAN.
Modusnya, menurut Kalla, dengan memindah gas dari kemasan tabung 3 kilogram, yang harganya masih disubsidi, ke kemasan tabung 12 kilogram yang dijual dengan harga normal dan lebih mahal. "Pemindahan isi tabung gas dilakukan secara paksa dengan menyuntik dari satu tabung ke tabung lain. Akibatnya katup tabung gas yang disuntik tadi rusak sehingga rentan bocor dan meledak," kata Kalla.
Para pelaku, tambah Kalla, hanya peduli keuntungan besar yang bisa diperoleh, yang bisa mencapai miliaran rupiah per bulan. "Cara itu saya sebut seolah 'sodomi', karena kan dipaksa. Mestinya aliran gas terhubung dari tabung ke kompor sehingga tekanannya disesuaikan dengan katup agar gas keluar perlahan, ini malah dipaksa keluar cepat dengan jalan merusak katup sehingga proses pemindahan bisa cepat dilakukan. Nah, karena katupnya rusak maka gampang bocor dan meledak," papar Kalla.
Dengan melihat akar persoalan itu, Kalla kemudian menawarkan beberapa langkah solutif untuk dilakukan pemerintah, dalam hal ini PT Pertamina. Tawaran solusi itu antara lain memperkecil jumlah selisih harga antara gas bersubsidi dengan yang dijual dengan harga normal.
Dari sana Kalla memastikan, orang tidak akan lagi tertarik mencari untung dengan cara ilegal macam kerap dilakukan. "Selama ini selisih harganya terbilang lumayan, sekitar 38 persen. Padahal kalau mau aman, selisihnya jangan lebih dari Rp 1.000, dengan menaikkan dan menurunkan harga jual gas, baik yang bersubsidi maupun tidak," katanya.
Selain memperkecil selisih harga jual, pemerintah dan PT Pertamina juga didesak memperbanyak bengkel perbaikan tabung sekaligus memperkuat fungsi kontrol kualitas tabung di setiap stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE).
Paling tidak menurut Kalla, perbandingannya satu bengkel untuk setiap 10 SPBE. "Setiap hari itu ada sekitar 3,5 juta tabung bersirkulasi dan masuk kembali ke Pertamina. Nah, saat itu lah seharusnya bagian quality control bekerja memeriksa dan memperbaiki kerusakan. Biayanya ya ditanggung Pertamina dan pemerintah dong. Jadi enggak usah sembilan juta tabung ditarik semua," ujar Kalla.
