JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan (BK) belum melakukan langkah apa pun terhadap daftar nama-nama anggota DPR yang diketahui sering mangkir rapat paripurna. Data anggota Dewan "pembolos" dipublikasi media berdasarkan data Biro Persidangan Kesekjenan DPR.

Wakil Ketua BK Nudirman Munir mengatakan, seharusnya data tersebut disampaikan ke BK terlebih dahulu sebelum sampai ke media. "Sebab, ada yang perlu diklarifikasi dari data itu. Yang mengeluarkan harusnya BK. Kalau ada data yang tidak hadir dan disampaikan pihak di luar BK, tidak dibenarkan. Sebelum ke wartawan, ada cek dan ricek dulu. Ada yang tidak hadir karena tugas kedewanan lain," kata Nudirman di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/7/2010).

"Kalau belum-belum sudah diumumkan, namanya pembunuhan karakter," lanjut politisi Partai Golkar ini.

Selama bertugas hampir setahun ini, BK tercatat belum pernah merilis secara resmi tingkat kehadiran anggota Dewan. Data ini bisa dijadikan mekanisme kontrol terhadap kinerja wakil rakyat.

Nudirman beralasan, BK mempunyai mekanisme sendiri untuk mengumumkan data presensi anggota Dewan. Idealnya, menurut dia, tingkat kehadiran diumumkan secara periodik. "Nanti akan kami bahas, schedule pengumuman, misal tri wulanan. Atau tiga kali masa sidang baru diumumkan. Namun, data-data itu akan diklarifikasi terlebih dahulu," ujar anggota Komisi III ini.

Kapan hal itu akan direalisasikan, Nudirman belum bisa memastikan. BK akan melakukan pembahasan internal untuk memastikan mekanisme yang akan dijalankan.

Share

Tweet