JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti mendukung langkah signifikan dan simultan dalam mengantisipasi perilaku membolos para anggota DPR. Akan tetapi dia juga mengakui hal itu memang akan berimplikasi pada kebutuhan anggaran baru.
"Cara simultan yang bisa dilakukan, misalnya dengan menerapkan sistem absensi dengan menggunakan sidik jari (finger print)," kata Ray di Jakarta, Kamis (29/7/2010).
Tidak hanya itu, menurut Ray, sekretariat DPR juga bisa merekrut staf khusus yang tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS), untuk memantau kehadiran satu per satu kehadiran anggota dewan dalam setiap rapat secara fisik dan manual.
"Tugas mereka itu nantinya mencatat kehadiran setiap anggota DPR secara fisik. Persoalannya, mereka memang bisa disuap namun hal itu bisa diminimalisasi dengan tidak menjadikan staf khusus itu sebagai PNS. Selain itu juga perlu ada sanksi potong gaji," ujar Ray.
Ray menambahkan, langkah simultan dan keras harus dilakukan mengingat selama ini sudah banyak upaya dibuat namun perilaku mereka (anggota DPR) tidak pernah berubah. Tidak cuma itu, parpol pun dinilainya seolah tidak berdaya dan tidak berani mengganti wakil mereka di legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).
