DHONI SETIAWAN
JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu pencetus Tim Visi Indonesia 2033, Andrinof Chaniago, yang juga pengajar di FISIP Universitas Indonesia, memperkirakan, biaya pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan mencapai Rp 50 triliun. "Itu biaya total sampai (kota itu) settled menjadi sebuah kota modern yang efisien," ujar Andrinof ketika dihubungi Kompas.com, kemarin.
Dikatakan Andrinof, angka tersebut merupakan hitungan kasar. Ketika ditanya soal rinciannya, Andrinof, yang juga pengamat politik dari CIRUS Surveyor Group, merincinya. "Angka itu termasuk infrastruktur dasar, seperti jalan berikut drainase, jaringan listrik, prasarana dan sarana transportasi seperti terminal dan bandara, serta gedung-gedung pemerintahan," katanya.
Tak hanya itu, angka tersebut juga sudah termasuk tempat tinggal bagi 400.000 pegawai negeri di tingkat pemerintah pusat serta pejabat tinggi dan tertinggi negara. Adapun tempat tinggal pegawai negeri berbentuk rumah susun atau apartemen.
Proses pembangunan ibu kota pemerintahan diperkirakan berlangsung selama lima hingga sepuluh tahun. Tinggikah angka Rp 50 triliun? "Tidak. Kami agendakan pembangunan 10 tahun dan dilakukan bertahap. Kalau setiap tahun dialokasikan Rp 10 triliun, maka itu tidak besar untuk kepentingan 100 tahun. APBN kita saat ini sudah lebih Rp 1.000 triliun per tahun," katanya.
Dengan biaya tersebut, kata Andrinof, pemerintah dapat melakukan efisiensi dan menggerakkan pertumbuhan moda transportasi udara dan laut nasional, memperkuat ekonomi, serta menghilangkan faktor penyebab struktural urbanisasi dan migrasi penduduk ke Jawa.
