Sabtu, 30 Agustus 2014

News / Perempuan

KESETARAAN

Masalah Gender Mulai dari Toilet

Kamis, 29 Juli 2010 | 14:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu kesetaraan gender akhir-akhir ini menjadi isu yang tak ada habisnya dan masih berusaha terus diperjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

Melihat hal ini, Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo, mengeluarkan pernyataan menggelitik dalam diskusi bersama Lemhanas dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang ketimpangan gender, Kamis (29/7/2010), di kantor Lemhanas, Jakarta.

Ia melihat permasalahan gender dari kacamata yang lebih sederhana seperti pada masalah pembangunan toilet. "Debat sensitif gender ini sampai lho ke masalah toilet. Di Amerika Serikat yang menjunjung kesetaraan gender, buruh perempuan pakai pampers karena tidak diberi waktu cukup buang air kecil," ungkap Imam.

Menurutnya, itu merupakan suatu bentuk kebijakan yang masih berperspektif patriarki yang menyamaratakan waktu untuk buang air kecil perempuan dan laki-laki.

Imam juga mengutarakan hal yang sama juga terjadi di Indonesia. "Di sini arsitek-arsitek tidak memikirkan fungsi toilet laki-laki dan perempuan, disamaratakan begitu saja. Kalau dilihat tempat laki-laki bisa menampung lebih banyak sementara toilet wanita sering kali terjadi antrean," ungkap Imam dihadapan peserta diskusi.

Ia berpendapat jikalau hal ini disoroti kementerian, masalah ketidaksetaraan gender dalam permasalahan toilet ini bisa saja menjadi besar. "Wah kalau dibahas di kementerian bisa ramai ini. Arsitek, mal, city planner, kena tuh semua," ujar Imam.

Imam juga tidak bermaksud mengarahkan permasalahan perempuan hanya pada toilet saja, "Saya hanya ingin mengajak untuk melihat dari hal kecil yang sering kali orang lupa."

Menurutnya, dari hal kecil tersebut terlihat permasalahan kesetaraan gender yang paling subtantif yang juga terjadi di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif yakni masalah perspektif. "Semuanya sama yang paling substantif adalah bagaimana meningkatkan pemahaman tentang kebijakan berspektif gender. Ini masih sangat minim di Indonesia," ujar sosiolog UI ini.

Peningkatan kesadaran itu juga harus dibarengi dengan adanya keterwakilan perempuan di lembaga-lembaha negara. Harapannya, dengan keberadaan perempuan tersebut maka akan menghasilkan keputusan yang sensitif gender. "Walau ditetapkan harus ada kuota perempuan tapi kalau perempuannya tidak sensitif yang terjadi hanya rebutan kekuasaan," ujar Imam.

Dalam pemaparannya, Imam mengungkapkan meski sudah ada kemajuan dalam bidang kebijakan kesetaraan gender di Indonesia seperti kuota perempuan dalam UU Pemilu, namun perkembangannya masih dianggap lambat. Perempuan masih saja mengalami ketimpangan akses di bidang pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi. Tingkat buta huruf tertinggi di Indonesia juga masih didominasi kaum perempuan.


Editor : Glo