Fokus ke Transportasi Massal

Jakarta, Kompas - Satu komando untuk mengatasi kemacetan di Jakarta perlu didukung dengan adanya realokasi anggaran di tingkat pemerintah pusat dan provinsi. Realokasi anggaran diharapkan terfokus untuk realisasi proyek angkutan massal yang terintegrasi.

Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Milatia Kusuma, Senin (26/7), menegaskan, realokasi anggaran untuk realisasi pembangunan sistem angkutan massal amat penting dibandingkan untuk penambahan jalan tol.

”Dalam ilmu transportasi, setiap ada penambahan jalan, volume bertransportasi akan bertambah. Dengan kata lain, kemacetan tetap akan terulang terjadi. Jadi, pembangunan jalan baru, termasuk jalan tol, bukan pilihan bijak untuk mengatasi kemacetan,” kata Milatia.

Penambahan jalan, selain memicu peningkatan kemacetan, menelan biaya amat tinggi. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memaparkan, untuk menambah jaringan tol dalam kota ataupun Tol Cikarang-Tanjung Priok dibutuhkan sedikitnya 2,7 miliar dollar AS (Rp 24,3 triliun).

Sementara untuk membangun mass rapid transit (MRT) dari Lebak Bulus hingga Jakarta Kota hanya butuh 2,1 miliar dollar AS (Rp 18,9 triliun). Pembangunan bus transjakarta koridor 11-15 menelan biaya 100 juta dollar AS (Rp 900 miliar), dan jaringan kereta komuter dalam kota (loopline) mencapai 250 juta dollar AS (Rp 2,25 triliun).

Fauzi menambahkan, dari banyaknya anggaran yang dibutuhkan, Pemprov DKI Jakarta hanya memiliki 500 juta dollar AS (Rp 4,5 triliun). Dana selebihnya untuk realisasi proyek diharapkan didapatkan dari pemerintah pusat dan investasi asing.

Dengan begitu banyaknya biaya yang dibutuhkan dan menimbang manfaat jangka panjang, Milatia mengatakan, realokasi anggaran akan lebih baik digunakan untuk pengembangan bus transjakarta, kereta api komuter, dan mewujudkan sinergi antarmoda transportasi, baik di dalam lingkup Jakarta maupun dengan kawasan sekitarnya.

Namun, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menegaskan, penambahan jaringan jalan di Jabodetabek tetap diperlukan untuk mendukung upaya penyebaran pertumbuhan pusat perekonomian.

”Kami membangun tol dan jalan nasional ke Tangerang-Merak dan Bekasi-Cikampek meski sebenarnya masyarakat cenderung ingin bermukim di selatan Jakarta,” katanya.

Pemerintah pusat terus mendesak investor tol menuntaskan Lingkar Luar Jakarta, yang kini terputus di Ulujami-Puri Indah. Hal ini, kata Hermanto, supaya tidak ada pembauran lalu lintas dari barat Jakarta (Tangerang) ke timur Jakarta (Bekasi) dengan lalu lintas dalam kota.