SHUTTERSTOCK
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR RI Idrus Marham, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Golkar, menentang usulan sanksi pemotongan gaji bagi legislator yang bolos pada sidang komisi, rapat paripurna, dan lainnya.
Idrus lebih menekankan penyadaran pentingnya tugas wakil rakyat oleh pimpinan fraksi. "Kita kan udah gede-gede. Jangan menggunakan pendekatan anak kecil, jika tidak berbuat manis, maka tidak dapat permen," ujar Idrus kepada para wartawan, Senin (26/7/2010) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Ditambahkan, para anggota DPR mayoritas adalah orang-orang kaya. Sebagian di antaranya adalah pengusaha. Maka dari itu, sanksi pemotongan gaji sama sekali tak akan membuat anggota DPR rajin.
Ditambahkan Idrus, saat ini DPR memang tengah melakukan beberapa penyesuaian yang dapat mendukung kehadiran legislator. "Kami mengurangi pandangan-pandangan fraksi pada rapat-rapat komisi. Kami sadar mekanisme kerja di DPR saat ini masih bersifat prosedural. Ke depan, harus diatur kehadiran agar lebih bermakna dan memberikan kontribusi positif. Percuma jika datang, tapi hanya diam saja," kata Idrus.
