Sederhanakan Jumlah Parpol - Kompas.com

Sederhanakan Jumlah Parpol

Kompas.com - 21/07/2010, 21:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Apapun bentuk dan istilah dari upaya menyederhanakan partai politik (parpol) diyakini sama-sama bertujuan baik, mencegah potensi hilang atau hangusnya suara para konstituen, yang diberikan dalam setiap proses pemilihan umum (pemilu).

Namun begitu menurut Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, Rabu (21/7/2010), sejumlah aturan main harus terlebih dahulu dipastikan mengikuti langkah penyederhanaan tadi. Yudi ditemui usai berbicara dalam diskusi di peringatan hari lahir ke-12 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kalibata, Jakarta Selatan.

Hal itu disampaikannya menanggapi usulan sejumlah parpol terkait upaya penyederhanaan parpol tadi, mulai dari konsep konfederasi yang ditawarkan Partai Amanat Nasional, konsep fusi seperti ditawarkan Partai Golkar, dan belakangan konsep asimilasi seperti ditawarkan Partai Demokrat.

"Apapun istilahnya nanti, yang jelas sejak beberapa pemilu lalu tidak pernah menghasilkan representasi yang baik bagi konstituen, belum lagi banyaknya suara yang hilang. Masyarakat juga kemudian mempertanyakan model representasinya, terutama soal atas dasar apa kok seolah suara-suara tadi diambil alih oleh parpol besar pemenang pemilu," ujar Yudi.

Padahal seharusnya legislator mewakili para konstituennya mengingat demokrasi di Indonesia adalah demokrasi perwakilan. Beberapa hal yang diusulkan Yudi kemudian seperti penyederhanaan jumlah daerah pemilihan yang akan direpresentasikan sehingga tidak perlu lagi seorang legislator terpilih mewakili daerah pemilihan yang terlalu luas cakupannya.

Selain itu, proses penyederhanaan parpol, baik melalui langkah konfederasi, asimilasi, maupun fusi, semua itu harus dilakukan sebelum pemilu digelar. Kesepakatan antar parpol yang menggabungkan atau mengelompokkan diri tadi tidak baru dilakukan ketika proses penghitungan suara pemilu usai.

"Jadi sebelum pemilu parpol-parpol yang sudah saling bersepakat itu menyatakan sejak awal akan  berkonfederasi dengan siapa saja, baik nantinya mereka akan (berkampanye) sama-sama atau sendiri-sendiri. Namun memang harus diantisipasi juga soal kemungkinan konflik internal," ujar Yudi.

Lebih lanjut tambah Yudi, aturan main lain yang harus ditetapkan adalah soal ambang batas parlemen (parliamentary treshold) parpol, yang harus diterapkan tidak hanya di tingkat pusat melainkan juga sampai ke tingkat daerah. Dengan begitu di daerah tidak perlu terjadi penumpukan jumlah parpol yang di tingkat pusat tidak lolos angka ambang batas tadi.


EditorGlori K. Wadrianto

Terkini Lainnya

Geng Kriminal di Malaysia Ditangkap, Aset Rp 15 Miliar Dibekukan

Geng Kriminal di Malaysia Ditangkap, Aset Rp 15 Miliar Dibekukan

Internasional
KPK Periksa Made Oka Masagung yang Diduga Perantara Suap untuk Setya Novanto

KPK Periksa Made Oka Masagung yang Diduga Perantara Suap untuk Setya Novanto

Nasional
Ini Identitas 7 Korban Jatuhnya Cetakan Beton Proyek Tol Becakayu

Ini Identitas 7 Korban Jatuhnya Cetakan Beton Proyek Tol Becakayu

Megapolitan
YLKI Minta Pemerintah Bentuk Tim untuk Audit Proyek Infrastruktur

YLKI Minta Pemerintah Bentuk Tim untuk Audit Proyek Infrastruktur

Megapolitan
Jalan Mampang Arah Kuningan Digenangi Air, Lalu Lintas Tersendat

Jalan Mampang Arah Kuningan Digenangi Air, Lalu Lintas Tersendat

Megapolitan
Rambut George Washington Ditemukan Terselip di Buku

Rambut George Washington Ditemukan Terselip di Buku

Internasional
Hadiri Kegiatan Calon Bupati, Camat di Magelang Dapat Peringatan Keras

Hadiri Kegiatan Calon Bupati, Camat di Magelang Dapat Peringatan Keras

Regional
'Dikeroyok' 10 Partai, Calon Petahana Wali Kota Makassar Optimistis Menang

"Dikeroyok" 10 Partai, Calon Petahana Wali Kota Makassar Optimistis Menang

Regional
Makam Leluhur Diterjang Longsor, KNPI Protes Pengeboran Geotermal

Makam Leluhur Diterjang Longsor, KNPI Protes Pengeboran Geotermal

Regional
Jokowi Lantik 17 Duta Besar, dari Muliaman Hadad hingga Todung Mulya Lubis

Jokowi Lantik 17 Duta Besar, dari Muliaman Hadad hingga Todung Mulya Lubis

Nasional
Rusaknya Fasilitas GBK dan Pertimbangan Panitia Piala Presiden Tempuh Jalur Hukum

Rusaknya Fasilitas GBK dan Pertimbangan Panitia Piala Presiden Tempuh Jalur Hukum

Megapolitan
Protes Aturan Senjata, Para Pelajar Berbaring di Depan Gedung Putih

Protes Aturan Senjata, Para Pelajar Berbaring di Depan Gedung Putih

Internasional
Tewas di Dalam Sumur Gas, Tiga Warga Jeneponto Berhasil Dievakuasi

Tewas di Dalam Sumur Gas, Tiga Warga Jeneponto Berhasil Dievakuasi

Regional
Jalur Kereta Api Bogor-Sukabumi Sudah Bisa Dilalui Pasca-longsor

Jalur Kereta Api Bogor-Sukabumi Sudah Bisa Dilalui Pasca-longsor

Megapolitan
Polisi Periksa 2 Saksi Robohnya Dudukan pada Tiang Tol Becakayu

Polisi Periksa 2 Saksi Robohnya Dudukan pada Tiang Tol Becakayu

Megapolitan

Close Ads X